detikcyber.com, Sidoarjo – Sidang kasus korupsi suap dengan terdakwa Susilo Prabowo alias Mbun, merupakan kontraktor asal Blitar terhadap dua kepala daerah yaitu di Tulungagung dan Kota Blitar , Syahri Mulyo dan Muh Samanhudi Anwar dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Sutrisno yang tertangkap OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 6 juni 2018 lalu, pada hari Jumat (7/9/2018) kembali disidangkan di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut menghadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU ) KPK untuk kali pertama pasca pembacaan surat dakwaan pada minggu lalu, Jumat 31 Agustus 2018 pekan silam.
Namun sidang ini terkait suap terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Sutrisno yang keduanya saat ini statusnya tersangka dan masih mendekam di sel KPK. Sementara kasus suap yang melibatkan Walokta non aktif Blitar, Muh Samanhudi Anwar, masih menunggu agenda sidang berikutnya.
Seperti dikabarkan, kronologi penangkapan oleh KPK terjadi tepatnya pada Rabu 6 Juni 2018 lalu, Susilo Prabowo alias Mbun, Bos Pt Moderna Teknik yang juga pemilik PT Jala Bumi Megah bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Kepala Dinas PUPR, Sutrisno dan Walikota Blitar Muh Samanhudi Anwar kena OTT karena suap. Dengan barang bukti uang yang berhasil disita sejumlah puluhan milyar rupiah.
Duit “ bagi-bagi dosa “ sebagai komitmen sukses fee sebesar 10 persen dari nilai proyek yang diberikan diawal tahun anggaran oleh terdakwa Mbun terhadap dua kepala Daerah yang haus uang itu masih ditambah 2 persen usai pembayaran proyek telah dilakukan.
Fantastis, duit “ setan “ yang jumlahnya puluhan milyar tersebut diberikan terdakwa kepada mereka sebagai kompensasi proyek di Tulungagung dan Kota Blitar.
Selain itu, dalam persidangan terdakwa Susilo Prabowo alias Mbun juga bernyanyi, dalam kicauannya bahwa uang setan itu juga dibagikan mengalir ke Asosiasi Gapensi, Wakil Bupati Tulungagung, DPRD Tulungagung, LSM, Wartawan dan penegak hukum.
Kasus suap ini membelalakkan mata publik bahwa setiap proyek pengadaan barang dan jasa yang didanai dari uang rakyat melalui APBD, selau diwarnai dengan bagi-bagi jatah proyek.
Kasus yang menimpa Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar ini semakin menambah deretan panjang daftar hitam dan cermin kepala daerah yang koruptor. Dari data KPK dari 38 Kota Kabupaten, kepala daerah sudah dijebloskan ke penjara. (Anton)
