DIDUGA LECEHKAN MAKLUMAT KAPOLRI, JOKO TRISNO LAPORKAN PEJABAT PEMKOT BLITAR KE POLRES

detikcyber.com, BLITAR – Ditengah pandemi virus Corona atau Covid-19 ini, masih banyak masyarakat yang melanggar Maklumat Kapolri Nomor:  Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona ( Covid-19). Bahkan tidak hanya masyarakat, pejabat daerah pun juga telah melanggar Maklumat Kapolri tersebut.

SepertihalnyaPlt. Wali Kota Blitar, SantososejakRabu (15/04) mengumpulkanbanyak orang di rumahwargaataubeberapakelompok PKH untukmenerimabantuansembako.BahkanhariiniJumat (17/04), Plt. Wali Kota Blitarkembalimengumpulkanbanyak orang di gedungkesenian Kota Blitar.

Padahal sudah jelas Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020,  tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona ( Covid-19). Bahkan Kapolri memastikan akan menindak seluruh kegiatan masyarakat yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah besar.

“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan Kapolri seperti tercantum dalam maklumat tersebut.

JokoTrisno Mudyanto,SH selakuAdvocat / Pengacara yang berkantor di kantor Advocat / Pengacara  JTM &Rekan di jalan Penataran No 3 RT 02 RW 10 Palulo Nglegok Kabupaten Blitar memaknai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kota atas undangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Blitar adalah pelecehan terhadap Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020.

Dimana poin penting dalam maklumat tersebut adalah tidak menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, agar Maklumat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Dan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah Kota Blitar apapun bentuk kegiatannya seharusnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana KUHP Pasal 216 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menuru tundang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberikuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

“ Menurut pemikiran dan pemahaman saya selaku advocat maklumat Kapolri itu haruslah dihormati semua komponen masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun yang berada dilingkungan pemerintah. Jelas jelas maklumat Kapolri itu membawa amanah dari pemerintah.Di jajaran Polri sendiri ada seorang Kapolsek di Jakarta yang mengadakan pesta di hotel Mulia itu aja dikenakan sanksi.

Kenapa yang di Blitar mengumpulkan masa dalam jumlah banyak itu di biarkan. Jadi kami menganggap bahwa ada pembiaran dari pelaksanaan bagi bagi sembako yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar, yang dalam hal ini tupoksi dari Dinas Sosial dan TenagaKerja.” Jelas Joko melalui Voice note Whatsapp.

Joko Trisno menyikapi kejadian ini dengan menyurati Kapolres Kota Blitar, Sabtu (18/04) dengan perihal Laporan / pengaduan agar ada sanksi tegas terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Blitar terkait diduga pelecehan terhadap Maklumat Kapolri tersebut.

Saat dikonfirmasi melalu pesan whatsap Plt Walikota Santoso terkait BPNT yang diselenggarakan kemarin pagi (17/04) di gedung kesenian Kota Blitar “ BPNT  harus seger atersalurkan kepada masyarakat tidak bisa ditunda dalam penyaluran sudah kita perhatikan jarak antar warga 1 meter dan semua kita berikan masker karena sekaligus sosialisasi pemakaian masker “ jelas Santoso.

Terkait apakah penyalurannya sebaiknya melalui RT/RW agar disampaikan kemasyarakat melalui door to door Santoso menjawab“ Kita butuh member arahan terhadap masyarakat kedatangan para pemudik, sosialisai pemakaian masker, keberadaan rumah singgah. Itu semua perlu penjelasan dan lagi waktu itu cuma penyampaian secara simbolis 3 warga selanjutya dibagi per kelompok.”Jelasnya. (VDZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *