SUHARTO SH : PEMBERIAN UANG MENDIDIK MASYARAKAT TIDAK JUJUR

detikcyber.com, PASURUAN – Kita tentu sepakat pesta demokrasi 17 april mendatang, bukan sekedar siapa menang, siapa kalah dan siapa duduk dikursi dewan mulai DPR.RI. DPRD propinsi, DPRD kab/kota, DPD RI atau calon presiden.

Tetapi proses menuju pemilihan itu membuat mental masyarakat lebih bagus, tetap atau malah lebih buruk. jika dihubungkan dengan sebuah kejujuran atau kerennya revolusi mental dibidang politik.

SUHARTO, SH
Ketua APKLI (asosiasi pedagang kaki lima indonesia) Kabupaten Pasuruan

Politik memang membutuhkan biaya atau yang sering akrab kita dengar. Cost politik. Maka jangan spekulasi kalau mental tidak kuat apalagi yang namanya amunisi sekedar ada. Meski harus berhutang sana sini juga dan menjual harta benda disana sini juga .

Ketika usai pencoblosan, disinilah mental warga yang menerima uang dari kanan kiri, depan belakang diuji. Ketika ditanya tim sukses A dia menjawab A , ketika ditanya tim sukses B dia jawab B , ketika ditanya tim sukses C dia jawab C.

Kembali pada judul diatas data dan fakta mendorong saya membuat topik bahasan tersebut. Bukan menjadi rahasia lagi jika warga mau menerima pemberian dari tim sukses yang berbeda capres.caleg.pilkada pilkades termasuk minimal uangnya.

Satu warga minimal bisa menerima tawaran dua pilhan ini tergantung pilpres, pileg nya karena calon bisa jadi tidak banyak. Namun bila pileg, warga bisa menerima tawaran lebih dari dua asalkan bisa membawa peran baik senetron yang lagi tayang.

Miris memang untuk rupiah warga harus menjual ketidak jujurannya supaya dinilai timses tidak ingkar.seperti sebuah judul lagu JANGAN ADA DUSTA DIANTARA KITA. Yang dilatungkan Broery dan Dewi Yul .

Kenyataan ini berjalan dari pemilu ke pemilu koar-koar dari berbagai macam tokoh apapun menentang pemberian uang tidak dikawal utuh.

Artinya mulai awal pemerintah Kpu.bawaslu Dan lembaga terkait tidak saja menerima berbagai modus politik uang tapi bagaimana kiat atau upaya laporan itu tidak ada lantaran ketatnya aturan ketatnya pengawasan.

Ketatnya sangsi misalnya begitu terbukti dan ada pelaku serta yang diberi mengakuinya.ibarat kena OTT tidak usah proses panjang.langsung masuk daftar hitam untuk calegnya.kalau perlu diblacklist selamanya lalu pilihan bukan calegnya.? Tim sukses kena sangsi hukum dengan pasal yang mengiring pada pasal penyuapan.

pemberian sembako, pemberian terop, pemberian kursi, pemberian matrial bangunan, pemberian uang, pemberian kain dan memberian lainnya bertujuan mengajak memilIh calon, sama saja, tidak ada bedanya, mohon di liat dan dicermati pasal tersebut

Pasal 187A
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Mari kita renungkan jika tim sukses untuk kepentingan pribadi supaya orangnya yang dipengaruhi bisa ikut dan punya kedudukan lalu bagaimana mental warga selanjutnya.?

Tentu tim sukses yang sudah tercapai tarjetnya tak pedulikan warga paling jawabnya itu terserah mereka dulu tim sukses tidak memaksa kalau warga tiap pemilu dengan mental yang sama tentu kita sepakat ada hukum sebab akibat.penyebab ditawari akibatnya memilih lalu siapa yang bersalah.? Jawabnya ada dihati anda masing-masing. (SH/Krwil jatim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *