JPU TUNTUT 2 TAHUN PENJARA MOHAMMAD TRIJANTO DALAM PERKARA PENYEBARAN SURAT PALSU KPK

detikcyber.com, BLITAR – Sidang pembacaan tuntutan perkara peyebaran surat palsu KPK dengan terdakwa Mohammad Trijanto digelar di Pengadilan Negeri Blitar, Rabu (10/4).

FOTO: Tim JPU dari kiri-kanan Taufik Sugianto,SH, Cristina Deby,SH, Nanang WB Hariadi,SH

Dalam Tuntutan yang dibaca bergantian oleh tim JPU yang terdiri 3 orang jaksa yakni Nanang WB Hariadi SH, Muhammad Taufik Sugianto SH, Cristina Deby SH dari terdakwa Mohammad Trijanto menyatakan, 1.terdakwa Mohommad Trijanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dampak diaksesnya informasi elektronik / atau dokumen elektonik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang melanggar pasal 45 ayat 3 UU RI no 19 tahun 2016, tentang perubahan UU No 9 tahun 2008 tentang transaksi elektronik sebagaimana disebut dalam dakwaan. 2.Menjatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangi seluruhnya selama menjalani masa tahanan. 3. Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar segala biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Usai membacakan tuntutan majelis hakim yang diketuai Mulyadi Aribowo,SH sidang ditunda hingga Selasa (16/04) mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa.

Hendi P. SH selaku Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan yang dibacakan JPU “ Bahwa Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi itu adalah keturunan Firaun dan keturunan PKI kalau tidak salah. Saat itu terdakwa hanya divonis dengan 4 bulan, perkara itu sampai ke kasasi lho dan itu hanya di vonis 4 sampai 5 bulan kalau tidak salah. Padahal itu postingan jauh lebih provikatif.” Tegas Hendi. Tim kuasa hukum terdakwa siap melakukan pembelaan pada sidang lanjutan selasa depan. (VDZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *