BPN Mengklaim Pencairan Ganti Rugi BOGEL Bukan Wewenangnya

detikcyber.com, BLITAR -Tak kunjung cairnya ganti rugi, terhadap warga terdampak proyek normalisasi sungai bogel dan sungai Kedut Unut, di Kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar, semata-mata bukan karena belum tuntasnya pengukuran lahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Artinya, banyak faktor yang menyebabkan belum cairnya ganti rugi tersebut.

Berdasarkan informasi dilapangan, tak kunjung dicairkan dana ganti rugi tersebut, lantaran pengukuran lahan yang terdampak, yang dilakukan oleh BPN, belum tuntas. Sehingga, pencairan ganti rugi, menunggu proses pengukuran secara keseluruhan.

Kepala Bagian Tata Usaha BPN Kabupaten Blitar, Arif Rahman Hakim mengatakan, BPN tidak ada sangkut paut terkait pencairan ganti rugi, terhadap warga yang terdampak proyek normalisasi sungai bogel dan sungai kedut unut. “Kami tidak memiliki kewenangan apapun soal pencairan ganti rugi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk pengukuran lahan memang menjadi kewenangan BPN, terlebih selain pengukuran juga dilihat keabsahan sertifikat tanah yang nantinya akan diberikan ganti rugi. Selain itu, keberadaan BPN untuk melihat apakah tanah atau terdampak dalam sengketa atau tidak.

“Kami hanya sebatas mengukur dan melihat keabsahan surat-surat, jika memang belum bersertifikat kami tidak bisa mengukur,” ujarnya.

Menurut dia, banyak faktor yang harus diperhatikan terkait pencairan ganti rugi. Lanjut dia, pengukuran lahan hanya tahapan awal sebelum dilakukan pencairan ganti rugi.

Artinya, masih ada tahapan lagi yang harus dilakukan agar pencairan ganti rugi bisa dilakukan.

Misalnya, pembentukan tim appraisal dan lainnya. “Tim appraisal memiliki peran penting dalam mencairkan ganti rugi tersebut,” jelasnya.

Untuk membentuk atau menunjuk tim appraisal, tidak bisa sekedar menunjuk. Sebab, ada mekanisme yang harus dilalui, misalnya membuka lelang untuk memilik tim appraisal.

Nah, dilakukan lelang atau tidak, tergantung dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk membayar tim appraisal.

“Tim appraisal yang ditunjuk harus dari lembaga yang sudah terdaftar atau lembaga bagian dari pemerintah,” jlentrehnya.

Dianggap memiliki peran penting, karena tim appraisal tersebut yang nantinya akan menentukan besar kecilnya biaya ganti rugi, yang akan diterima warga terdampak. Tindak hanya itu, tim appraisal juga memiliki kewenangan untuk memutuskan penyelesaian masalah, ketika warga terdampak menolak biaya yang dinilai tidak sesuai.

Artinya, tim appraisal bisa membawa ke Pengadilan Tinggi Surabaya. “Selama itu adalah proyek nasional, bisa saja tim appraisal membawa ke PT Surabaya, jika warga menolak ganti rugi. Seperti yang terjadi pada pembebasan lahan untuk Jalan Tol di Kabupaten Nganjuk,” urainya.

Nah, agar kejadian tersebut (penolakan warga soal besaran ganti rugi) tidak terjadi, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, bersama instansi terkait dan tim appraisal melakukan sosialisasi kepada warga, sebelum dilakukan pencairan. “Lancar tidaknya proses pencairan, bergantung dari pemerintah setempat, karena hal itu menjadi kewenangannya,” pungkasnya.

Seperti diinformasikan, Warga terdampak proyek normalisasi Sungai Bogel dan Sungai Kedut Unut di Kelurahan Kedung Bunder dan Kelurahan/Kecamatan Sutojayan resah.

Pasalnya sampai sekarang belum menerima uang ganti rugi, padahal Pemkab Blitar sudah menganggarkan dana sebesar Rp 10 Miliar untuk ganti rugi bagi warga yang terdampak proyek normalisasi sungai bogel dan kedut unut, yang menggunakan anggaran dari pusat sebesar Rp 125 Miliar. (ful)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *