Angka Kemiskinan Dalam (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 Masih Berada Di Bawah Target

detikcyber.com, BLITAR –Pemeritah kabupaten Blitar melalui Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BPPD) Kabupaten Blitar melaksanakan Rapat Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blitar tahun 2019. selasa di Hall Forastero Wisata Kampung coklat desa Plosorejo Kec Kademangan (26/03/2019).

Dengan tema optimalisasi peran multistakeholder  dalam peningkatan validitas data terpadu program penanganan fakir miskin
Turut hadir kepala Bappeda Kabupaten Blitar Ir Suwandito sekaligus membuka acara tersebut, Kepala BPS Kabupaten Blitar Drs Mohammad Sarjan sebagai Narasumber pertama, Kepala Dinas Sosial ,Drs. Romelan, S.Pd. M.Si sebagai Narasumber kedua serta 350 undangan dari Anggota TKPK Kab. Blitar, Camat se-Kab Blitar.

Kepala desa/ kelurahan se-Kab Blitar, TKSK 22 kecamatan   ( Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ), Koordinasi Kab PKH ( Program Keluarga Harapan ), dan Koordinasi Teknis BPNT.  ( Bantuan Pangan Non Tunai ).

Tujuan adanya rapat kerja tersebut yakni menelaah capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar, mensosialisasikan kebijakan tentang verifikasi dan validasi data terpadu program penanganan fakir miskin (PPFM), mensosialisasikan kebijakan tentang verifikasi dan validasi data KKS.

Mensosialisasikan kebijakan tentang verifikasi dan validasi data PBI, dan mensosialisasikan program perlindungan sosial (PKH dan BPNT).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun.

Namun demikian jika dibandingkan dengan target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Capaian angka kemiskinan tahun 2018 sebesar 9,72%, sementara target yang harus dicapai di akhir 2021 sebesar 8, 65%. Menjadi tanggung jawab bersama untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut.

Kepala Bappeda Ir Suwandito mengatakan Salah satu permasalahan yang sering timbul di masyarakat di berbagai daerah adalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Yaitu tidak sesuai data yang ada atau data tidak sesuai kondisi riil sehingga satu hal penting adalah bagaimana menjaga validitas data. Dibutuhkan kerja keras berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan validitas data tersebut.

Dari sisi kelembagaan di Kabupaten Blitar adalah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bllitar yang bertugas mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar.

Tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan akademisi. Koordinasi yang baik diharapkan bisa menjembatani terwujudnya kerjasama yang sinergis antar stakeholder dan pada akhirnya dapat mewujudkan penurunan angka kemiskinan. (Humas ,SF )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *