Terkait Gratifikasi Rp 34 miliar, KPK Temukan Dugaan TPPU Bupati Non Aktif Mojokerto

detikcyber.com, MOJOKERTO – KPK kembali periksa secara maraton selama 7 hari pejabat dan staf Pemkab Mojokerto. Pemeriksaan dilakukan untuk membongkar kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa . Pemeriksaan digelar di aula Wira Pratama lantai dua Mapolres Mojokerto Kota, Jalan Bhayangkara. Sebanyak 6 penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan.

Adi Mahendarto Kasi Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKPP) Kabupaten Mojokerto saat kasus bergulir yang sebelumnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto ikut diperiksa.

Sejumlah Mobil dan jest sky milik Bupati non aktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang disita KPK.

Selain itu, Tutik merupakan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Mojokerto terlebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan pukul 15.19 WIB. Wanita berhijab ini meninggalkan Mapolres Mojokerto Kota. Dia mengaku diperiksa sejak pukul 13.30 WIB. Pemeriksaan oleh KPK menyasar 9 orang di lingkungan Pemkab Mojokerto. Mereka dari unsur ULP dan Dinas PUPR. Sebanyak 6 penyidik KPK meninggalkan Mapolres Mojokerto Kota dengan membawa 3 koper.

Ditempat sama, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono mengatakan, pihaknya telah menerima permohonan pinjam tempat dari penyidik KPK. Pemeriksaan di Aula Wira Pratama lantai dua Mapolres Mojokerto Kota akan dilakukan selama 7 hari,” katanya Selasa (19/3/2019).

Pemeriksaan oleh KPK terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa . KPK menemukan dugaan pencucian uang dari gratifikasi Rp 34 miliar yang diterima bupati non aktif Mustofa Kamal Pasa ,” ungkap Febri Diansyah Kabiro Humas KPK dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2018).

Menurut Febri, Mustofa diduga menyimpan secara tunai atau sebagian ke rekening bank miliknya atau perusahaan milik keluarga pada Musika Group yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa. Modus yang digunakan adalah utang bahan atau beton.

Selain itu Mustofa diduga menempatkan, menyimpan, dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa, uang tunai sebesar Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain dan jetski sebanyak 5 unit.

Atas perbuatannya Mustofa disangka melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. KPK juga telah menyita sejumlah aset dan dokumen milik Mustofa.
Sebelumnya KPK menyita sejumlah aset dan dokumen milik MKP saat penggeledahan di sejumlah lokasi beberapa waktu lalu, yaitu 30 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 5 unit jetski, uang tunai Rp 4,2 miliar, dan dokumen Musika Group,” terang Febri.

Perlu diketahui, Mustofa telah dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. KPK menduga Mustofa menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto dan Onggo Wijaya, keduanya selaku pengusaha menara telekomunikasi.

Bukan itu saja, Mustofa juga dijerat sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto dengan Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015 yakni Zainal Abidin, salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. KPK menduga gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar. Namun perkembangan proses penyidikan, jumlah gratifikasi ditemukan bertambah hingga mencapai Rp 34 miliar. (Reinaldi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *