detikcyber.com, BLITAR –Bupati Blitar Rijanto, meski kesehatannya belum pulih namun tetap menghadiri sidang kasus surat palsu KPK di Pengadilan Negeri (PN) sebagai saksi pelapor, terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE atas terdakwa Mohammad Trijanto. Dia datang ke gedung PN sekitar pukul 10.30 wib.
Kedatangannya kali ini merupakan panggilan ketiga, setelah dua kali panggilan sebelumnya tidak hadir lantaran sakit. Bupati mengaku sangat syok dengan beredarnya di medsos surat pemanggilan pemeriksaan dari KPK, yang ternyata palsu.
Dalam kesaksiannya di persidangan yang yang digelar ke delapan kalinya ini, Rijanto mengaku sangat syok dengan beredarnya berita hoax soal pemanggilan dirinya oleh KPK. Sebagai bupati, Rijanto merasa malu, takut dan gelisah saat menerima surat panggilan palsu KPK itu.
Dijelaskan Rijanto, “saat itu Kamis tanggal 11 Oktober 2018 jam 07.00 wib saya mau berangkat ke kantor. Ajudan bilang pada saya, ada surat penting diletakkan di atas meja saya. Begitu saya baca ternyata surat panggilan pemeriksaan dari KPK. “ Saya langsung takut, bingung dan gelisah bercampur malu karena saya pejabat publik,” terang Bupati Rijanto mengawali kesaksiannya di PN Blitar Jalan Imam Bonjol Kota Blitar, Senin (18/3/2019).
Rijanto mengaku setelah membaca surat tersebut langsung mengumpulkan Kepala Dinas PUPR Kab Blitar, inspektorat, Kabag hukum dan staf pemkab. Dia bercerita tentang surat KPK itu dan meminta mereka menyiapkan berkas yang diperlukan untuk memenuhi panggilan KPK.
“Hari itu saya belum tahu siapa saja yang menerima surat serupa. Baru Jumat (12/11/2018) saya dilapori kalau staf dinas PU juga menerima surat serupa. Saya juga tidak tahu kalau surat itu sudah ramai menyebar di medsos. Tapi saya tidak berani memberikan komentar beberapa wartawan yang menanyakannya ke saya. Bupati Rijanto mengaku baru mengetahui jika surat panggilan KPK itu palsu menjelang Jumat malam. Atas koordinasi dan rekomendasi Kapolres Blitar, kejadian tersebut harus dilaporkan ke polisi,” terangnya.
Ketika Hakim menanyakan apakah saudara saksi ada keinginan mencabut proses hukum yang sudah berjalan, saksi tetap mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. “Saya sangat menghormati proses hukum dan tidak ingin mencabut atau menghentikan proses hukum. Saya ingin kasus ini selesai,” pungkasnya.
Sebelum memberikan kesaksian, Bupati Rijanto meminta maaf atas ketidakhadirannya dalam dua kali pemanggilan. Didampingi dr Dedi, selaku tim medis yang menangani, Rijanto menjelaskan kondisi fisiknya belum memungkinkan hadir pascaoperasi jantung di RSCM Jakarta.
Yang menarik dari kesaksian Rijanto bahwa dia tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melaporkan saudara terdakwa Trijanto, dia hanya menyampaikan untuk memproses hukum terkait adanya surat panggilan KPK Palsu.
Dari tempat terpisah Penasihat Hukum terdakwa Hendi P menanggapi bahwa bupati Blitar Rijanto pada saat itu tidak ada keinginan untuk melaporkan terdakwa Trianto terkait penyebaran berita hoax. “ Salah satu yang didakwakan itu soal pencemaran nama baik, kalau pencemaran nama baik itu kan delik aduan Artinya perbedaan pengaduan dengan delik aduan pengaduan itu ada kehendak menuntut dari yang dirugikan.
Nah fakta persidangan kali ini bahwa bupati Blitar itu tidak pernah memberikan kuasa kepada bagian hukum untuk melakukan penuntutan terhadap Trijanto. Kuasa yang diberikan itu sifatnya lebih pada peristiwa adanya surat panggilan KPK yang palsu. Bupati tidak pernah menyuruh laporkan postingan itu, karena saat lapor bupati belum tahu akan postingan itu “.Tegas Hendi.
Hari ini merupakan sidang ke-8 kasus yang menyeret aktivis anti korupsi Blitar. Selain menghadirkan Bupati Rijanto, JPU juga menghadirkan saksi ahli bahasa dari Universitas Brawijaya Malang.
Seperti sebelumnya, ruangan sidang selalu dipadati warga yang memberikan dukungan moral terhadap Trijanto. Mereka para petani yang datang dari desa di pesisir Blitar selatan.(VDZ)
