Kasus Mafia Anggaran, Mantan Pejabat Kemenkeu dan Anggota DPR Divonis 6,5 Tahun dan 8 Tahun Penjara
Kasus Mafia Anggaran, Mantan Pejabat Kemenkeu dan Anggota DPR Divonis 6,5 Tahun dan 8 Tahun Penjara

detikcyber,com, JAKARTA – Yaya Purnomo mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) divonis oleh Hakim 6,5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Pasalnya, Yaya terbukti bersalah berkolaborasi dengan mantan anggota DPR Amin Santono agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN Tahun 2018.

Kedua terdakwa : Yaya Purnomo mantan pejabat di Kementrian Keuangan dan mantan anggota DPR Amin Santono (kanan) usai mengikuti jalannya persidangan.

Ketua majelis hakim Bambang Hermanto dalam amar putusannya, menyatakan terdakwa Yaya Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” katanya saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Ketika itu Yaya menjabat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Menerima uang  dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Eka Kamaludin. Uang tersebut disiapkan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman setelah disetujui proposal permohonan anggaran tersebut.

“Terdakwa menerima bagian dari Eka Kamaluddin sebesar Rp 300 juta dalam dua kali penerimaan, yang pertama diserahkan di Rumah Makan Es Teler 77 dan kedua diberikan di parkiran Kemenkeu,” ujar hakim.

Yaya berperan mengenalkan perantara suap Eka Kamaludin ke Rifa Surya, yang saat itu menjabat Kepala Seksi Perencanaan DAK nonfisik. Dari situ mereka mendapatkan akses untuk melihat daftar alokasi DAK.

Selain itu, Yaya terbukti menerima gratifikasi berkaitan dengan jasa Yaya bersama Rifa Surya menjanjikan delapan daerah mendapatkan alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018. Diantaranya, , Kota Dumai, Kabupaten Halmahera Timur, , Kabupaten Kampar,  Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Tabanan dan Kota Tasikmalaya.

Yaya menerima gratifikasi berupa uang dengan total senilai Rp 6,5 miliar, USD 53 ribu, dan SGD 325 ribu yang tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Aset gratifikasi ini disebut disimpan di Apartemen Capital, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Selain itu, dua aset tanah dan bangunan yang dimiliki Yaya, seperti di Jl Graha Kusuma, Jalan Dago Mawar II Nomor 11 Resort Dago Pakar, Bandung berdasarkan SHM 1369 di Jalan Dago Pakar Mawar senilai Rp 2,9 miliar, Rumah di Dago seharga kurang lebih Rp 2 miliar diyakini salah satu bukti suap. Lantaran terdakwa tidak bisa membuktikan dari sumber yang sah maka aset ini harus dinyatakan sebagai suap,” tandas hakim.

Atas perbuatannya, Yaya terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah engan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Terpisah Amin Santono mantan anggota DPR divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Amin terbukti bersalah menerima suap untuk mengupayakan alokasi tambahan Kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang dalam APBN tahun 2018.

Mengadili, menyatakan terdakwa Amin Santono terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Arifin membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin,( 4/2/ 2019).

Selain pidana pokok, hakim juga menghukum anggota DPR fraksi Partai Demokrat itu hukuman tambahan, yakni membayar uang pengganti sebanyak Rp 1,6 miliar dan pencabutan hak politik selama 3 tahun seusai menjalani masa hukuman.

Hakim berkeyakinan Amin bersama seorang konsultan, Eka Kamaludin dan pegawai Kementerian Keuangan Yaya Purnomo menerima suap dengan total Rp 3,3 miliar. Uang tersebut berasal dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast. Dari Rp 3,3 miliar, Amin menerima Rp 2,6 miliar, sementara Yaya menerima Rp 300 juta dan Eka Rp 475 juta.(Dido)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Exiting Little Pharma | VHS MIDNIGHT STYLE | Cyber Dream Records where can u buy steroids can you really buy anabolic steroids online, buy dianabol blue hearts uk - heroes past and present HSA warns about 2 'health' products that contain steroids, dangerous steroids usa online 'pharma bro' martin shkreli denied release from prison to work on coronavirus cure