Suap 95 Miliar KPK Tetapkan Tersangka Mustafa Eks Bupati Lampung

detikcyber.com JAKARTA – Lembaga antirasuah KPK kembali menetapkan Mustafa mantan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Oleh KPK, Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan menerima hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa diduga menerima fee dari izin proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan fee sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai proyek. “Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa, sebesar Rp 95 Miliar.

Sedang Mustafa diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK,” demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari Mei tahun 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Mustafa oleh KPK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018.

Selain Mustafa, KPK juga menjerat dua orang pengusaha rekanan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Mereka adalah Pemilik PT. Sorento Nusantara (PT. SN) Budi Winarto dan Pemilik PT. Puma Arena Yudha (PT. PAY) Simon Susilo. Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada Mustafa.

“Diduga dari total sekitar Rp 95 milyar dana yang diterima MUS, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut,” kata Alex.

Mereka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Dido)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *