PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERAN PPID SANGAT PENTING

detikcyber.com, KAJEN-Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Simak dengang seksama : tampak para peserta sosialisasi menyimak dengan seksama materi yang disampaikan nara sumber. (Foto:Leles)

Dan institusi utama dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik adalah saudara-saudara yang berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

 

Kabid Humad Dinkomonfo : Eka Imam Ptabawa SH. M. Eng. (foto : Leles)

Demikian Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) H. Anis Rosidi, S.Sos.,M.Si pada acara Uji Konsekuensi terhadap Informasi Dikecualikan PPID Kabupaten Pekalongan, di aula lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan di Kajen, Selasa (6/11/2018) pagi.

 

H. ANIS ROSIDI, SE., M.Si.Kepala Dinkominfo kab Pekalongan. (Foto : Leles)

Sekda mengungkapkan bahwa peran PPID dan PPID Pembantu sangat penting dalam mengedukasi dan memahamkan masyarakat tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah.

Persoalan hoax di media sosial dapat dicegah dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu saya minta agar website PPID dibuat dengan lebih menarik, jelas, lengkap dan upto date, sehingga masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan informasi akan lebih gampang dan enjoy ketika berada di dunia maya menyimak website PPID, ungkap Mukaromah.

Namun demikian, kata Sekda, keterbukaan informasi tentu tak selamanya terbuka secara utuh. Keterbukaan tersebut perlu kita batasi menjadi Informasi Dikecualikan.

Uji konsekuensi merupakan langkah dan prosedur yang harus dilakukan guna mengetahui implikasi dari ditetapkannya suatu informasi dikecualikan. Dan dengan adanya informasi dikecualikan akan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelayanan informasi publik di Kabupaten Pekalongan, tuturnya.

Sekda selaku atasan PPID mengharapkan, dengan adanya informasi dikecualikan akan menjadi panduan berbagai sistem aplikasi pelayanan yang dikembangkan oleh Pemkab Pekalongan. Karena terbuka itu tidak harus telanjang. Undang-undang telah mengamanatkan berbagai informasi yang dikecualikan agar tidak merugikan pihak manapun.

Saya selaku Atasan PPID terus mendorong PPID Utama serta para PPID Pembantu untuk memberikan pelayanan informasi publik secara prima. Manfaatkan berbagai teknologi informasi yang telah berkembang pesat di era milenial ini. Pelayanan informasi publik kelak akan mendukung fondasi dari Smart Regency,  tandas Sekda.

Sementara itu, Kabid Kehumasan Dinkominfo Eka Iman Prabawa, SH.,M.Eng dalam laporannya menyampaikan maksud dilaksanakan kegiatan uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan adalah sebagai salah satu tahapan penetapan informasi dikecualikan.

Adapun tujuannya adalah ditetapkannya informasi yang dikecualikan yang dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan informasi publik di Kabupaten Pekalongan, katanya.

Kegiatan uji konsekuensi diikuti oleh para PPID Pembantu Kabupaten Pekalongan, yang dijabat oleh para Sekretaris Dinas, Badan, dan Kecamatan serta para Kasubag Tata Usaha Kantor. Adapun sebagai narasumber pada kegiatan uji konsekuensi yakni Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah Sosiawan. ( LES- 25 ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *