detikcyber.com, BLITAR – Fraksi Gerakan Pembangunan Sejahtera (GPS) DPRD Kabupaten Blitar, yang merupakan gabungan fraksi dari tiga partai yaitu partai PPP, Gerindra dan PKS diwakili oleh Wasis Kunto Atmojo menyatakan sikap. Fraksi GPS bersepakat dalam waktu dekat akan membongkar masalah ganti rugi pabrik Tiwul instan dan Kali Bogel ke ranah hukum. Pasalnya, terkait ganti rugi pabrik Tiwul instan di Jatilengger Kecamatan Ponggok antara PT Cahaya Sejahtera Sentosa dengan pemerintah Kabupaten Blitar, dengan anggaran yang tinggi dinilai tak layak.
Menurut Wasis terkait ganti rugi itu dikawatirkan terjadi kongkalikong. Apa layak dengan alokasi anggaran 1.1 M hanya untuk pabrik Tiwul instan, dikawatirkan ada kongkalikong,” ungkapnya.
Disisi lain Wasis juga menyikapi masalah ganti rugi Kali Bogel, dirinya siap membongkar, pihaknya menduga tidak melalui mekanisme yang benar. Karena ketika sudah dianggarkan 10 miliar baru memerintahkan eksekutif memetakan anggaran, ini bagaimana? Seharusnya pihak pemkab melakukan pemetakan terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap warga yang berhak dan layak menerima ganti rugi nilainya berapa. Setelah itu dikalkulasi, bukan sebaliknya uang disediakan dulu baru dipetakan,”bebernya.
Disamping itu terkait Kali Bogel mekanismenya seharusnya terlebih dahulu dimulai pembebasan lahan dan penyelesaian secara administrasi di Kantor BPN baru nanti diawal tahun 2019 untuk melakukan eksekusi. Ini terkesan dipaksakan dan timbul kejanggalan,”keluhnya.
Wasis menambahkan terkait masalah proyek PL an seharusnya kan dibagi setiap asosiasi ini dinilai sangat jomplang. Dia menunjuk ada yang mendapat 20 M dan 10 M, ini kan menjadi pertanyaan ada apa semua ini?
Selain itu proyek yang dibagikan oleh Dinas PUPR kabupaten Blitar juga ditenggarai banyak yang fiktif.Salah satunya di Gandusari dan Krisik.Proyek itu sudah dikerjakan pada tahun 2016. Dengan anggaran 200 juta hanya dilabur saja, padahal dengan anggaran 20 juta saja menurutnya sudah terealisasi.
Disinggung masalah Gerakan Pembangunan Sejahtera (GPS) mangkir dalam rapat paripurna, menurut Wasis, ketidakhadiran fraksi GPS dalam paripurna dikarenakan beberapa hal. Di antaranya, tidak diberikannya waktu untuk menggelar rapat fraksi terkait pembahasan anggaran untuk merumuskan PAK atau APBD P th 2018. “Selain itu, ketidakhadiran kami dalam paripurna merupakan hak prerogratif anggota dewan bukan masalah uang pokir,” paparnya.
Justru sebaliknya, lanjut Wasis, pihaknya menduga ada rekayasa dalam paripurna yang digelar Kamis (27/09/2018) kemarin dengan agenda pengesahan APBD P 2018. Sebab, jumlah anggota dewan yang hadir disinyalir tidak memenuhi forum atau tidak kuorum.
Untuk itu, pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke bagian hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Jika mengharuskan 50 orang meski ada dua anggota dewan yang mundur, maka kehadiran anggota dewan dalam paripurna itu tidak memenuhi kuorum. “Jadi, paripurna yang digelar pada kamis (27/09) dengan agenda pengesahan PAK, cacat hukum karena tidak kuorum.
Bahkan Sugianto S.Sos Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Gerindra dengan nada sentimental menimpali, perjuangan belum selesai dan apabila kebijakan semua tidak diindahkan, maka Wasis Kunto Atmojo ancam akan trurun ke jalan.
Selanjutnya fraksi GPS akan mengambil sikap terkait hal tersebut. Sebab selama ini pihaknya dijadikan kambing hitam dengan ketidakhadiran paripurna. “Pengesahan APBD-P 2018 terkesan dipaksakan,” tandasnya. (Anton)
