Terungkap Pusaran Modus Licik Korupsi, Saksi Sebut Walikota Blitar Mantan Preman
Terungkap Pusaran Modus Licik Korupsi, Saksi Sebut Walikota Blitar Mantan Preman

detikcyber.com, SIDOARJO – Hal itu dikatakan oleh Bambang Purnomo (BP) yang seorang penjahit yang nota bene orang dekat Samanhudi Anwar dan Susilo Prabowo, saat dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Susilo Prabowo alias Embun bos besar PT. Jala Bumi Megah, dalam kasus Korupsi suap terhadap Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno yang tertangkap tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 silam.

Suasana sidang : Saat para saksi memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi terdakwa Susilo Prabowo

Dalam sidang BP mengatakan, siapa yang tidak kenal dengan Samanhudi Wali Kota Blitar, dia adalah mantan preman sebelum menjadi Ketua DPRD,” sebut Bambang Purnomo alias Totok kepada Majelis Hakim, Kamis, 20 September 2018.

Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai oleh Hakim Agus Hamzah, Tim JPU KPK Dodi Soekmono, Abdul Basri, Mahardy Indra Putra, Nur Haris Arhadi, Agung Satrio Wibowo dan Mufi Nur Irawan menghadirkan 7 orang saksi.

Mereka diantaranya, Hendri Setiawan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas PUPR Kota Blitar Hermansyah Permadi, Turka Mandoko, Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemkot Blitar,Totok Robandio, Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekda Kota Blitar, Bambang Purnomo alias Totok, orang kepercayaan Wali Kota Blitar sebagai perantara duit, Setyawiratna, Staf Bapeda Pemkot Blitar dan Avhisah Firul Yusuf alias Bolang, Anggota Sat Pol PP penjaga Rumah Dinas Wali Kota Blitar.

Saat JPU KPK bertanya, apakah terdakwa pernah ditelepon Walikota Blitar Samanhudi Anwar untuk menemuinya. Saksi BP menjawab, pernah pada tanggal 5 Juni 2018 sepulang dari Jakarta bersama terdakwa Susilo Prabowo. Sekitar jam 09.00 pagi, saya bangun dan melihat HP saya ada miscall, ternyata dari Samanhudi, kemudian saya telepon balik, tadi telepon saya, ada apa? Saya mau tanya Mbah ke mana, maksudnya Susilo Prabowo. Dia ingin ketemu dengan Pak Sus panggilan Susilo Prabowo,” katanya.

Terkait uang sebesar Rp1.5 M dari terdakwa diberikan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar melalui dirinya, tak mengelak. Namun dia mengaku tak tahu berapa jumlah uang yang dititipkan terdakwa untuk Wali Kota, karena dibungkus dalam kardus. Saksi baru mengetahui jumlah uang sebesar Rp1.5 M ketika ditangkap KPK.

Namun karena keterangan saksi dianggap tidak sesuai dengan BAP, JPU KPK pun membacakan isi keterangan saksi pada saat dipenyidikan KPK, yang mengatakan bahwa Samanhudi menyampaikan terhadap Susilo Prabowo terkait proyek SMPN 3 Blitar, saya butuh uang komplit. Oleh Susilo Prabowo alias Embun dijawab, berapa totalnya.

Kemudian Samanhudi menelepon Cholis selaku Kepala Dinas Kominfo, Hermansyah Permadi Kepala Dinas PU Kota Blitar dan Moh Sidik, Kepala Dinas Pendidikan untuk menanyakan jumlah pagu proyek SMPN 3 Kota Blitar. Mereka mengatakan total 23 M. Telpon Samanhudi saat itu dispeaker sehingga BP dan Susilo Prabowo mendengar. Samanhudi Anwar menyampaikan terhadap Susilo Prabowo, “ betul ya 23M besok saya minta dulu yang 8 persen, sisanya terserah nanti untuk dibagi-bagi ke Kepala Dinas,” jelas BP.

Dalam percakapan lewat telpon, Susilo Prabowo menanyakan untuk yang tukar guling SPBU saja belum ditandatangani, dan dijawab Samanhudi ya besok saya tanda tangani. Samanhudi mengatakan kepada Susilo Prabowo bahwa uang yang besok supaya dititipkan ke Totok (Bambang Purnomo).

“Sekitar pukul 07.00 saya dan Susilo Prabowo dalam perjalanan pulang dari rumah Dinas Wali Kota, Pak Sus mengajak saya makan malam. Selama dalam perjalanan Susilo Prabowo bercerita tentang tukar guling SPBU kebun rakyat. Pada saat itu Pak Sus mengatakan dia bingung kenapa sampai saat ini surat itu belum ditandatangani oleh Samanhudi, padahal semua sudah beres.

Uang yang dititipkan Susilo Prabowo untuk Samanhudi melalui saksi, tidak langsung diserahkan. Karena atas permintaan terdakwa, agar jangan diserahkan dulu sebelum dihubungi. “ PaK Sus mengatakan jangan diantar dulu kalau tidak ditelepon. Saya Kemudian sekitar jam 06.00 saya ditelepon Pak Sus agar uang itu untuk diantar,” ungkap saksi.

Sementara dari keterangan saksi Hermansyah Permadi Kepala Dinas PUPR Kota Blitar terungkap, bahwa proyek jalan di Kota Blitar hampir semua dikerjakan oleh terdakwa, karena perusahaannya dianggap terbesar di Kota Blitar.

Namun proyek yang didapatkan oleh terdakwapun sengaja dibuat dengan cara licik dan kotor, karena Kepala Dinas PU ini membuat spesifikasi yang hanya menguntungkan perusahaan milik terdakwa Susilo Prabowo.

Penentuannya, saat kami menyusun spek, kami membuat persyaratan umum untuk memberi peluang Susilo Prabowo untuk memenangkan proyek. Alasannya seperti Damp Track, peralatan teknis dan aspal, yang punya hanya Pak Susilo. Itu sudah berjalan sejak 2016 dan 2017. Kalau 2018 belum ada kegiatan,” kata Hermansyah.

Karena keterangan saksi Hermansyah Permadi terkesan berbelit-belit, JPU KPK pun menunjukkan buku catatan milik saksi yang disita oleh penyidik KPK kepada Majelis Hakim. Dalam buku tersebut ada catatan-catatan saksi terkait proyek-proyek yang diberikan terhadap terdakwa dengan membuat persyaratan umum untuk memberi peluang kepada terdakwa  memenangkan proyek. Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah pun menanyakan terkait isi BAP saksi yang mengatakan, ada pengaturan proyek-proyek di Kota Blitar. Namun hal itu dibantah oleh saksi.

Saat ditanya terkait fee yang diberikan terdakwa kepada Wali Kota, saksi mengatakan tidak tahu, karena itu urusan terdakwa dengan Wali Kota. Saat JPU KPK kembali membacakan isi BAP, saksi pun akhirnya mengakui.

“Wali Kota pernah mengatakan disalah satu forum terbuka yang mengatakan, kalau nanti ada untung ingin berpartisipasi silahkan. Acara di kantor PU, yang hadir kebanyakan penyedia jasa. Menurut saksi Hermansyah, para rekanan di Kota Blitar termasuk terdakwa sering memberikan bantuan berupa duit baik dalam acara ulang tahun Kota Blitar maupun saat Hari Kemerdekaan,” bebernya.

Lebih lanjut saksi mengatakan, bahwa yang mengerjakan SMP Negeri 3 Blitar pada tahun 2017 adalah terdakwa. Namun terdakwa mengatakan tidak tahu berapa anggarannya karena tidak melihat domumen.

Saat ketua majelis hakim menanyakan terkait fee yang diminta saksi terhadap terdakwa atas tanah urug gedung Stadion dan kesenian tahun 2018 agar diberikan terhadap saksi. Dijawab, kalau ada yang berpartisipasi supaya langsung diserahkan terhadap kami untuk mendukung kegiatan, namun apa yang diminta oleh saksi belum diberikan oleh terdakwa,” kata saksi.

Selanjutnya uang pinjaman sebesar 250 juta rupiah yang dipinjam oleh saksi terhadap terdakwa, menurut saksi uang itu dipergunakan untuk biaya pembebasan lahan. Alasannya, karena anggaran belum turun dan itu saran dari Walikota. “Pemilik tanah waktu itu minta DP, sementara administrasi saat itu masih belum turun, sehingga saya berinisiatif untuk meminjam dana talangan pada Pak Susilo,” akunya.

Saksi berikutnya Turka Mandoko, Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemkot Blitar merangkap sebagai PPK pada proyek pekerjaan pembangunan SMP Negeri 3 Kota Blitar tahun 2017. Dari keterangannya terungkap, pembangunan gedung SMPN 3 Blitar tidak sesuai dengan spesifikasi serta terdapat beberapa item yang tidak dikerjakan oleh terdakwa, namun pembayaran sudah dilakukan 100 persen. Alasan saksi untuk membayar adalah atas keterangan dari Konsultan dan PPHP (Panitia Hasil Pekerjaan).

Ada temuan BPKP dan Inspektorat atas pekerjaan gedung SMPN 3 yang tidak sesuai dengan Spesifiks. dalam rekomendasinya, supaya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp150 juta dan denda sebesar Rp 94 juta. Alasan saya untuk membayar 100 persen atas keterangan Konsultan dan PPHP,” kata saksi.

Atas perbuatannya, pemberian uang oleh terdakwa, dan Muh. Samanhudi Anwar telah memberikan beberapa proyek kepada terdakwa. Dan hal itu bertentangan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serta perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (atau pasal 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang’ Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait keterlibatan beberapa pihak dalam kasus ini, menurut JPU KPK akan mempelajarinya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sedang bergulir. (Rein dan dari berbagai sumber)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Exiting Little Pharma | VHS MIDNIGHT STYLE | Cyber Dream Records where can u buy steroids can you really buy anabolic steroids online, buy dianabol blue hearts uk - heroes past and present HSA warns about 2 'health' products that contain steroids, dangerous steroids usa online 'pharma bro' martin shkreli denied release from prison to work on coronavirus cure