detikcyber.com, BLITAR – Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun 2018, digelar pada hari Rabu (19/9/2018) di ruang sidang DPRD Kabupaten Blitar. Acara tersebut dihadiri oleh 36 anggota dewan yang hadir dari 50 anggota yang ada. Hadir pula dari Forpinda, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Camat serta Kepala Desa/Kelurahan.
Rapat sidang paripurna yang dipimpin oleh Suwito Saren Satoto Ketua DPRD bersama wakil ketua, Heri Romadhon (Partai PAN), Maskur S.Pd (PKB), Sugiarto (Gerindra) ini dengan agenda meminta jawabanpenjelasan terkait pandangan umum Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun 2018 dari Bupati Blitar Drs Rijanto MM.
Dalam kesmpatan tersebut Bupati Blitar Drs Rijanto MM memaparkan secara rinci terkait pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun 2018 dari Fraksi-fraksi. Dari Partai Demokrat, terkait saran dan masukan terhadap kenaikan pendapatan, untuk dioptimalkan terus menerus kami lakukan dalam rangka melaksanakan program prioritas yang urgen dan menyangkut pemerataan kesejahteraan rakyat untuk Kabupaten Blitar senantiasa kami perhatikan.
Kedua, saran untuk mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran akan kami perhatikan dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanannya. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi PDIP dan PAN.
Selanjutnya Rijanto mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada fraksi PDIP yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan tentang perubahan APBD tahun 2018. Adapun permasalahan ganti rugi Kali Bogel dapat disampaikan bahwa tim fasilitas telah berupaya menyelesaikan proses pembayaran ganti rugi Kali Bogel secepatnya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Mekanisme tersebut meliputi, pengembalian batas tanah perusahaan Jasa Tirta, pengukuran lahan terdampak, penilaian besaran atau nilai ganti rugi oleh aprisal, penentuan besaran atau nilai ganti rugi lahan terdampak dan pelaksanaan ganti rugi.
Sedang untuk alat uji kir diusulkan dalam perubahan anggaran ini, mengingat alat uji kir yang dipergunakan saat ini baik yang berada di pengujian Srengat maupun di Wlingi, usianya sudah lebih dari 10 tahun. Maka sudah saatnya dilakukan peremajaan alat. Terkait dengan kualitas Dinas Perhubungan sudah melakukan survey harga dan spesifikasi di sejumlah penyedia.
Untuk pengadaan mobil Damkar yang baru, akan dilakukan melalui mekanisme yang terdapat dalam e Katalog. Sehingga dapat dilaksanakan dalam perubahan anggaran tahun 2018 ini.
Namun terkait alokasi perubahan APBD 2018 senilai 2,2 M untuk persiapan kota ini menjadi kota Adipura, kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Antara lain, meningkatkan peran desa atau kelurahan berseri, sekolah Adi Wiyata, Pengelolaan TPA, Dinas Tekhnis terkait dan pemangku wilayah kecamatan,” jelasnya.
Sedang jabatan Plt lanjut Rijanto, merupakan jabatan yang sifatnya sementara dalam rangka menjamin kelancaran pelaksana tugas organisasi sampai dengan dilantiknya pejabat definitif. Sedang norma, standart dan prosedur pengangkatan Plt telah sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V-20-30/99 tanggal 5 Februari Th 2016 tentang, kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi PKB. Disisi lain tentang saran dan usulan terkait Kepala Dukcapil sangat kami perhatikan dan selanjutnya di koordinasi dengan Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mengenai pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan tentang perubahan APBD tahun 2018 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Rijanto menanggapi saran dan usulan tersebu. Terkai kebijakan hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD sesuai Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No 13 Tahun 2018. Pemkab Blitar telah menerbitkan terakhir Perbup No.18 Tahun 2013 yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali.
Terkait Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dijelaskan bahwa evaluasi terhadap program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, dilakukan secara terus menerus melalui penerapan sisitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip).
Untuk inovasi telah kami upayakan melalui berbagai program dan kegiatan diantaranya, kreatifitas innovasi dan tekhnologi. Dan Kompetisi innovasi pelayanan publik yaitu program innovasi desa dan pengembangan berbagai sistem aplikasi berbasis tekhnologi informasi.Sementara itu mengenai keberpihakan pemerintah daerah atau eksekutif terhadap rakyat kecil senantiasa akan kami perhatikan.
Pandangan umum fraksi Amanat Nasional (PAN), pada kesempatan ini mengenai saran dan usulan dapat kami sampaikan, bahwa belum terselesaikannya rencana pembangunan proyek-proyek strategis antara lain, penataan Kanigoro sebagai ibukota Kanigoro, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan RSUD di Srengat, pembangunan bidang pariwisata, pembangunan bidang infrastruktur jalan dan jembatan serta permasalahan lainnya menjadi pemikiran besar kami dan perlunya dukungan penuh seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PKS.
Selanjutnya terkait pandangan umum fraksi PKS, adapun saran dan usulan dapat dijelaskan tentang ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga supaya menjadi prioritas, tidak hanya berupa kiriman air. Namun perlu kelangsungan terkecukupan air minum. Pemerintah dalam hal ini mempunyai komitmen yang kuat untuk memenuhi kecukupan ketersediaan akses air minum masyarakat.
Capaian akses air minum sampai dengan akhir th 2017 sebesar 75,65%. Kondisi ini lebih baik dari capaian nasional 72.04 %. Dan diakhir tahun 2018 melalui program akses pencapaian air minum diperkirakan mencapai 78%.
Sedang kendala terbesar yang dihadapi oleh Pemkab Blitar terhadap masalah ini, ketersediaan air baku tanah atau sumber mata air yang sangat minim di wilayah Blitar selatan, karena daerah tersebut bukan merupakan cekungan air tanah. Namun tetap berupaya akan tetap mengatasi masalah ini dengan berbagai cara agar masalah air minum di Blitar selatan cepat teratasi.
Mengenai tanggapan untuk fraksi Golkar telah kami sampaikan pada pandangan umum fraksi-fraksi sebelumnya. Jika masih terdapat kekurang jelasan maka akan kami jelaskan secara rinci dan teknis pada pembahasan lebih lanjut melalui rapat koordinasi badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah,”pungkas Rijanto. (Anton)
