SK Plt Kadis PUPR Kabupaten Blitar Disoal

detikcyber.com, Blitar- Konsentrasi puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Kamis (6/9) menggelar aksi demo di Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro. Aksi ini terkait adanya kebijakan Bupati Blitar saat menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR yang menurut GPI dinilai menyalahi aturan.

Diketahui, Kepala Dinas PUPR Pemkab Blitar, Ir Harpriyanto Nugroho MM mengundurkan diri dan digantikan oleh Puguh Imam Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisperindag kabupaten Blitar.

GPI menilai bahwa penunjukan Plt ini sudah menyalahi aturan, pasalnya golongan yang dimiliki Puguh sendiri masih belum layak menjadi Kepala Dinas di PUPR. Selain itu nomor SK pengangkatan yang digunakan dua kali. SK 820/25/409.205.5/sp/2018 yang digunakan untuk penunjukan itu, sudah pernah digunakan Bupati untuk mengangkat Heru Irawan Kepala BPBD Kabupaten Blitar sebagai plt Kadin PUPR. Ironisnya juga terbit SK dengan nomor yang sama untuk menunjuk Puguh Imam Susanto, sebagai kepala dinas PUPR. “Ini ada dua SK dengan nomor yang sama, mohon dicek, apa mungkin nomornya sama, untuk dua SK,” tandas Koordinator Ketua GPI Joko Prasetya, Kamis (06/08/2018).

Lebih lanjut Joko menyampaikan selain ada SK yang sama untuk dua orang yang berbeda, Puguh merupakan PNS Golongan (pembina) 4A. Sementara itu, di dalam Dinas PUPR masih banyak pejabat yang ekselonnya lebih tinggi dibandingkan Puguh.

Untuk itu Kami menuntut segera dilakukan perbaikan,” jelas Joko.

Usai berorasi, Pemkab Blitar minta perwakilan massa untuk bertemu dibatasi sepuluh orang dengan pertimbangan untuk tetap menjaga kondusifitas di lingkup Pemkab Blitar.

Selanjutnya, Suyanto Kepala Bidang Pembinaan, Pengadaan dan Pemberhentian (P3), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Blitar mengaku, soal nomor SK yang disebut telah dipakai lebih dari sekali akan segera diperbaiki.

Disaming itu Suyanto juga membantah bila penunjukan Puguh sebagai pengganti Kepala Dinas PUPR yang lama menyalahi aturan. Puguh diangkat sebagai Kepala Dinas PUPR hanya bersifat sementara dan statusnya sebagai Pelaksana Tugas.

Sedang untuk menunjuk pejabat secara difinitif, untuk pejabat ekselon II akan diadakan seleksi terbuka dan saat ini Pemkab masih melakukan tahapan assessment.

“Karena sudah sesuai Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 Pasal 14 Ayat 1, 2, dan 7. Bahwa Plt bukan Kepala Dinas difinitif dan Itu pun belum tentu tentu diangkat sebagai difinitif,” ujar Suyanto.

Hal sama disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Achmad Lazim. Dalam penunjukan Plt, kepala daerah tidak perlu memperhatikan golongan. Itu dilakukan agar posisi pimpinan tidak vacuum. Penunjukan Puguh, karena pertmbangannya Puguh pernah bekerja di PUPR sehingga dapat melaksanakan tugas. (anton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *