Masyarakat Peduli Berjo , Menuntut Minta Kios Kompensasi Tanah Untuk Jalan

detikcyber.com , KARANGANYAR – Baru dua tahun ini kabar wisata di Berjo, Ngargoyoso berkibar karena pendapatannya yang fantastis mencapai Rp 6 miliar lebih di tahun 2021, kawasan wisata Jumog bergolak. Ada riak yang mengganjal.

Sekitar 30 warga Masyarakat Peduli Berjo (MPB) yang dipimpin Larno, warga setempat anggotanya menuntut kios di dalam kawasan wisata tersebut, sebagai kompensasi atas dipakainya tanah yang dipinjamkan ke desa di tahun 2010 untuk jalan ke lokasi wisata air terjun Jumog.

‘’Ini sebetulnya hanya masalah itikad baik saja. Sebagai orang yang sudah meminjamkan tanah untuk kawasan wisata yang sekarang sudah menjadi wisata menasional yang menghasilkan miliaran pemasukan, wajar kan, jika klien kami meminta kompensasi kios di dalam kawasan wisata Jumog itu,’’ kata Kusumo Putro, pengacara yang ditunjuk warga yang menuntut kompensasi, Jumat (14/1).

Ketiga warga yang mengajukan kompensasi itu adalah Cipto Paino, Sidik Tarsono, dan Lamidi, yang menguasakan padanya untuk meminta kios tersebut. Kusumo mengaku tersentuh karena mereka warga desa, rakyat kecil yang perlu dibantu.

Menurut Sidik dan Lamidi, mereka sudah beberapa kali datang ke kades Berjo untuk menagih kompensasi tersebut, sampai empat kali, namun hanya dijanjikan dan dijanjikan akan diberi kios, kenyataannya tidak ada.

Kusumo Putro meminta agar pihak kades Berjo mau bermediasi untuk menentukan jalan tengah bagi kliennya dengan memberikan kios-kios yang mereka inginkan. Sebab mereka sudah berjasa memberikan tanahnya untuk jalan menuju tempat wisata yang sekarang sudah besar.

Kliennya mengaku tidak akan mempermasalahkan apapun dan ihlas walaupun selama 10 tahun lebih jalannya dipakai oleh desa. Tentunya bukan sekadar janji-janji tetapi dibuktikan dengan kios dengan surat perjanjian seperlkunya.

Jika kades bersikukuh tidak mau memberikan kompensasi atas pemakaian tanah tersebut, maka Kusumo akan mengirimkan somasi dua kali, satu sudah dikirimkan hari ini, dan somasi kedua akan dilayangkan Senin mendatang.

‘’Jika tetap tidak ditanggapi, tentu saja kami akan melakukam langkah hukum karena hal itu sama saja dengan penyerobotan tanah secara sewenang-wenang. Mengingat pendapatan yang begitu besar, walau saya menyangsikan kebenarannya karena dana di Bumdes Berjo yang menangani kedua tempat wisata itu hanya sekitar Rp 300 juta, lainnya entah kemana, termasuk pendapatan parkir yang sebulan Rp 10 juta, yang mestinya masuk Bumdes, maka wajar jika perkara itu kami proses secara hukum,’’ kata Larno menambahi.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka fungsi kades adalah menyejahterakan rakyat di desa itu. Maka wajar jika rakyatnya meminta kades memberikan kompensasi kios untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.(Dawam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *