DINAS KOPERASI KABUPATEN BLITAR : KSU PERTAMBANGAN MUTIARA KELUT BELUM LAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

detikcyber.com, BLITAR – Rapat anggota tahunan Koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku. Rapat anggota tahunan merupakan forum kekuasaan tertinggi Koperasi, yang antara lain : Menilai pertanggung jawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu.

Ketika berbicara tentang koperasi maka tidak akan bisa terlepas dengan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ). Aktivis Koperasi Indonesia seringkali keliru menterjemahkan Pengertian Rapat Anggota, sihingga fungsi RA atau RAT sebagai forum tertinggi koperasi Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks koperasi apapun bentuknya Koperasi simpan pinjam , koperasi konsumen dll keberadaan RAT dalam koperasi Indonesia memegang peranan sangat penting.

KSU Pertambangan Mutiara Kelut yang beralamat di Dusun Kedawung RT 02/RW 06 Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dalam menjalan kegiatannya selama ini belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan seperti yang disampaikan Didik Wahyudi Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi,(15/6/2021).

“ Menurut data yang ada dikami itu memang koperasi tersebut adalah koperasi yang sesuai data online data sistem yaitu masih KSU pertambangan yang mengelola salah satu pertambangan yang ada.

Dan lebih lanjutnya saya kira koperasi tersebut selama beberapa waktu ini dulu pernah kami menghadiri RAT tapi saya lupa tahun nya mungkin sekitar 2018 atau 2019 itu, kalau yang akhir akhir ini masih belum RAT belum menjalakan rapat anggota tahunan.

Nanti kita lihat sampai bulan Juni batas akhir Januari sampai dengan Juni itu kewajiban semua koperasi melakukan RAT namun Mutiara Kelut belum melakukan RAT.” Jelas Didik.

Nurcholis Ketua Koperasi Mutiara Kelud saat ditemui di kantornya,Senin (21/6/2021) membenarkan belum bisa melakukan rapat akhir tahun (RAT) karena secara administrasi masih belum memenuhi.

KSU Mutiara Kelut pernah mengajukan akta perubahan melalui PPAT Puji Rahayu S.E.,S.H.,M.Kn,. untuk pengurusan IUP di ESDM Propinsi namun karena PPAT Puji Rahayu S.E.,S.H.,M.Kn bukan notaris maka tidak punya kewenangan namun hanya bisa membantu untuk pengurusan.

Saat ditemui dikantornya Puji Rahayu mengatakan “ Terus terang saya yang sudah diinformasikan diluar bahwa saya adalah PPAT saja jadi bukan notaris, jadi saya tidak ada kewenangan ke ranah itu.Tapi kalau untuk pengurusan akan kami bantu, terus sampai saat itu yang sudah saya sampaikan bahwa karena tidak ada dasar hukumnya yang berkaitan pertambangan akhirnya dari pihak pedmohon dicabut,” jelas Puji.

PPAT Puji Rahayu,S.E,.S.H,.M.Kn hanya membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produksi Mutiara Kelud Tanggal 17 Mei 2019 Nomor 38. Tanggal 17 Mei 2019 Nomor 38.

Terkait akte perubahan yang dilakukan KSU Mutiara Kelut selama ini Dinas Koperasi Kabupaten Blitar belum mendapat laporan ataupun pemberitahuan sehingga saat ini yang terdata di online system adalah KSU Mutiara Kelut.

,” O.. ya kalau perubahan anggaran dasar itu, ini yang perlu kita garis bawahi, perubahan anggaran dasar itu hak setiap koperasi ketika dia harus menyesuaikan kondisi dan aturan itu dibenarkan menurtut undang undang, perubahan anggaran dasar ada 2 baik secara organisasi maupun secara usaha kegiatan usaha harus disahkan oleh pemerintah.

Tapi selain daripada itu cukup dengan melaporkan ke pemerintah. Perubahan anggaran dasar ini ketika dia melaksanakan perubahan anggaran dasar pertama yang sebagai dasar itu adalah koperasi tersebut betul betul ada pengesahan dari rapat anggota dalam perubahan anggaran dasar, kemudian otomatis koperasi tersebut harus aktif.

Dari pertanyaan apakah selama ini sudah ada perubahan anggaran dasar, kalau menurut hemat kami belum ada laporan terhadap masalah itu untuk perubahan anggaran dasar sampai sekarang “ Jelas Didik.

Wartawan : Volla DZ

Editor : Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *