Bupati Blitar Sampaikan RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

detikcyber.com, BLITAR – Rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Senin (7/6/2021) digelar di ruang rapat kerja kantor DPRD Kabupaten Blitar. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto.
Suwito didampingi para wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib, Abdul Munib dan Susi Narulita Kumala Dewi.

Hadir dalam siding paripurna ini Para anggota DPRD Kabupaten Blitar, Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, hingga kepala OPD Pemkab Blitar.

Rapat paripurna digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, memakai Masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.

Bupati Blitar Rini Syarifah dalam Rapat Paripurna ini menyampaikan penjelasannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Saat diwanwancara awak media seusai memimpin rapat paripurna, Suwito menyampaikan, keterangan yang disampaikan Bupati Blitar atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 itu laporan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Setelah disampaikan penjelasan ini, masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan umum melalui forum rapat paripurna.

“BPK melakukan audit dan kita mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kelima kalinya walaupun ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sehingga secara pelaksanaan realisasi APBD sudah sampai audit BPK, kemudian DPRD membahas raperda pertanggungjawaban ini dan memastikan rekomendir BPK itu ditindaklanjuti seusai dengan LHP (laporan hasil pemeriksaan),” papar Suwito.

DPRD Kabupaten Blitar, kata dia, secara lembaga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah meraih opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK. Meski begitu, ia meminta kedepan Pemkab Blitar lebih cermat dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga temuan-temuan dari BPK bisa ditindaklanjuti dengan baik dan akuntabel.

“Karena memang perlu kecermatan-kecermatan dan ketelitian-ketelitian. Sehingga kedepan pengelolaan keuangan lebih cermat dan hati-hati. Tentunya sesuai aturan. Tetapi juga harus ada kecepatan,” tandasnya.

Wartawan : Volla DZ

Editor : Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *