Pro Kontra Wabup Blitar Tinggal di Pendopo HRN

detikcyber.com,BLITAR – Pasca dilantiknya pasangan Bupati Blitar periode 2021-2024 Mak Rini dan Makde Rahmat, Wakil Bupati Rahmat Santoso tinggal di Pendopo RHN yang di era sebelum nya pendopo ini ditempati oleh Bupati.Sedangkan Mak Rini memilih tinggal dirumah pribadinya di jalan Rinjani yang letaknya berdekatan dengan pendopo.

Hal ini menuai pro dan kontra, dimana LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia yang dikoordinir Joko Prasetya mengkecam keras pemerintah Kabupaten Blitar yang tidak mengikuti aturan perundang undangan yang ada dengan aksi turun kejalan, dimana seharusnya Bupati dan Wakil Bupati difasilitasi untuk rumah jabatan atau rumah dinas, dan masing masing mempunyai penganggaran sendiri sendiri.

” Sesuai aturan perundang undangan yang ada baik dari UU No.23 tahun 2014 yang secara tehnisnya di PP No.109 tahun 2000 disitu dijelaskan bahwasanya kepala daerah dan wakil kepala daerah masing masing mendapatkan fasilitas rumah jabatan atau rumah dinas serta kelengkapan dan pemeliharaannya,” jelas Joko Prasetya.

Keberadaan Wakil Bupati yang menempati rumah dinas Bupati inilah yang menjadi persoalan menurut Joko Prasetya,” Kalau saat ini yang terjadi bahwasanya Wakil Bupati menempati rumah dinas Bupati ini penganggarannya kan menjadi tumpang tindih, karena yang dimaksud di dalam PP itu adalah, anggaran yang untuk kepala daerah sendiri dan anggaran wakil kepala daerah sendiri.

Tapi kenyataannya Wakil Bupati menempati rumah dinas kepala daerah, ini tidak benar, seharusmya sekretaris daerah melalui Kabag umum protokoler itu jalankan sesuai aturan perundang undangan yang ada karena protokoler itu kalau misalkan pejabatnya tidak melaksanakan harus ada upaya paksa untuk dialihkan rumah dinasnya, karena rumah dinas selain dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari pada APBD pendopo kabupaten Blitar itu memiliki nilai sakral.Jadi kami sebagai masyarakat Blitar prihatin terhadap kondisi yang semacam ini kenapa pemerintah daerah tidak menyiapkan fasilitas yang menjadi hak daripada pejabat khususnya untuk Wakil Bupati,” jelas Joko Prasetya.

Wujud aksi keprihatinan ini di tuangkan dalam unjuk rasa masa Gerakan Pembaharuan Indonesia yang semula di Pendopo RHN di arahkan ke gedung DPRD Kabupaten Blitar, Senin (19/4/2021) karena sekelompok masa pro Wakil Bupati dari ormas Pemuda Pancasila sudah berada di pendopo RHN lebih awal

Sementara Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso menyebut, kalau tuntutan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) tidak ada dasarnya Wabub tidak boleh tinggal di Pendopo RHN.

“Apa dasar hukumnya atau aturannya, saya tidak boleh tinggal di Pendopo RHN. Toh, Mbak Rini (Bupati Blitar, Rini Syarifah) mengijinkan saya tinggal di pendopo,” jelas Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabub Blitar yang juga menjabat Ketua MPO MPC Pemuda Pancasila Surabaya ini menegaskan, terkait kehadiran ratusan massa dari Pemuda Pancasila (PP) di Pendopo RHN, Rahmat mengakui, itu merupakan aksi spontanitas dari keluarga besar PP.

“Karena setelah mendengar saya sebagai keluarga PP dipaksa keluar dari pendopo, massa PP menggelar aksi spontanitas. Kan jelas kata-katanya, bisa diartikan mengusir saya dari pendopo. Maka untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif, keluarga PP hadir bukan untuk menghadang atau tandingan apalagi sampai menbuat kericuhan.,” pungkas Wabub Blitar.

Ditempat terpisah Joko Trisno yang hadir di pendopo saat bersama masa Pemuda Pancasila menanggapi ” Terkait pengusiran yang dilakukan Joko GPI dkk keterkaitan pak Wakil Bupati Blitar yang tinggal di pendopo.Jadi intinya pak Wabup diminta untuk meninggalkan pendopo padahal pendopo itu milik siapa saja sepanjang Bupati memberikan ijin,karena hak prerogatif dari Bupati, siapapun boleh tinggal di pendopo ajudan,saya pun tinggal dipendopo.

Sehingga tidak ada larangan bagi siapapun kecuali yang melarang Bupati.Kami ingin membela hak hak daripada Wakil Bupati,” Tegas Joko Trisno.

Wartawan : Volla

Editor : Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *