Kejari Kota Kediri Tetapkan Dua Tersangka setelah Periksa Kantor BPR

detikcyber.com, Kediri – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri melakukan pemeriksaan di Kantor Perusahaan Daerah (PD) BPR Kota Kediri, Selasa (19/01/2021). Dari hasil penggeledahan Kantor BPR Kota Kediri yang berlokasi di area perkantoran di Jalan Brawijaya tersebut. Tim penyidik berhasil menahan dua tersangka, atas dasar Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor: B- 1891/M.13/Fd/12/2020 Tanggal 17 Desember 2020.

Tim penyidik Kejari Kota Kediri menahan dua pelaku yang berinisial IH, seorang laki-laki, yang selaku sebagai Account Officer (AO) di BPR Kota Kediri dan IR, seorang perempuan yang merupakan debitur (peminjam dana) dari BPR Kota Kediri.

“Saat ini kedua tersangka, IR dan IH dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung 19 Januari 2021 sampai dengan 7 Februari 2021. Saat ini Tim penyidik masih mendalami dan mengembangkan perkara kasus tindak pidana korupsi di BPR Kota Kediri.

Serta tidak menutup kemungkinan berdasarkan alat-alat bukti, masih ada lagi tersangka baru yang lain,” ungkap Kepala Kejari Kota Kediri, Sofyan Selle SH.,MH kepada detikcyber.com dalam jumpa pers tentang Pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi BPR Kota Kediri, di Aula Kejaksaan Kota Kediri, Rabu (20/01/2021).

Penahanan kedua pelaku, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PD BPR Kota Kediri tahun 2016 hingga 2019. Pengamanan tersangka, dilatarbelakangi adanya pengaduan masyarakat tentang kredit macet ataupun permasalah di PD BPR Kota Kediri di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Pada tanggal 22 September 2020 menerbitkan Surat Perintah Tugas No.PRINT-55 /M.5.13/Fd.1/09/2020. Kemudian, pada tanggal 12 Oktober 2020 kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.PRINT-75 /M.5.13/Fd.1/10/2020.

Di dalam hasil pemeriksaan lapangan, baik pul Data /Baket dapat disimpulkan bahwa pihak PD BPR Kota Kediri pada tahun 2016 sampai dengan 2019 dalam melakukan penyaluran kredit modal kerja diduga telah melanggar prinsip kehati-hatian. Sehingga terjadi kredit macet atau bermasalah, dengan telah ditemukan adanya perbuatan yang melawan Hukum dalam penyaluran kredit. Maka Penyelidikan ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Di samping itu, Kepala kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 16 November 2020 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.PRINT-83/M.5.13/Fd.1/11/2020. Guna untuk menindaklanjuti hasil dari penyidikan untuk melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan telah terjadi kredit macet di PD BPR Kota Kediri tahun 2016 hingga 2019. Yang mana BPR Kota Kediri sebagai perusahaan daerah, serta mempunyai modal usaha utama yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kediri. Sehingga modal usaha dari PD BPR Kediri merupakan keuangan Negara.

“Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2019 pihak di BPR Kota Kediri saat penyaluran kredit telah melampaui kewenangannya, yakni dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengucuran Kredit kepada nasabah. Yang berpotensi mengalami kredit macet dengan nominal yang cukup besar. Bahkan pemberian kredit sebesar itu belum pernah terjadi di periode sebelumnya,” ungkap Sofyan Selle.

Berdasarkan SOP di PD BPR Kota Kediri, Penyaluran kredit di atas Rp 250.000.000,00 yang idealnya mendapat persetujuan dari 3 orang dewan Pengawas maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun kenyataannya, pada tahun 2016 adanya pengajuan kredit modal kerja atas nama IR,senilai Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan saat itu AO-nya bernama IH.

“Dengan adanya kejadian ini, pihak bank dinilai tidak hati-hati saat menyalurkan kredit, serta melakukan survey atau verifikasi data. Lebih tepatnya penghasilan nasabah dalam Verifikasi data fiktif.atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dan untuk bisa memenuhi atau dianggap layak untuk menerima kredit dan berakibat, nasabah sama sekali tidak pernah/ mampu membayar angsuran kredit yang setiap bulannya sebesar Rp 19.000.000 sesuai dengan perjanjian. Selain itu kredit modal kerja oleh tersangka IR, digunakan tidak sesuai peruntukannya, dan digunakan untuk kepentingan lain,” beber Sofyan Selle.

Kemudian adanya pengucuran kredit dengan nominal di atas Rp.250.000.000 (Dua Ratus LimaPuluh Juta Rupiah) tanpa adanya persetujuan dari dewan pengawas, telah melanggar, dan pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan SOP yang berlaku dalam pengucuran kredit kepada nasabah pada periode Tahun 2016 – 2019. Serta berakibat Negara dirugikan kurang lebih sejumlah Rp 2.476.000.000,- (Dua Miliyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

“Perbuatan kedua tersangka yang diduna melakukan tindak korupsi di PD BPR Kota Kediri melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RINomor 31 tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat1 ke-1 KUHP, Atau: Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP,” pungkas Sofyan Selle kepada detikcyber.com.

Seiring masih berlangsungnya Masa Pandemi Covid-19, sebelum digelarnya tahap pemeriksaan, kedua tersangka IR dan IH dipastikan telah menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Selain itu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Serta kedua tersangka juga sudah mengikuti Tes Kesehatan terlebih dahulu, yang dilakukan oleh tenaga medis di Kantor Kejari Kota Kediri.

Turut hadir dalam press release tersebut, Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Kediri, Nur Ngali, serta Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri, Zalmianto.

Wartawan : Budy Prasetyo
Editor : Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *