Pemkab Ngawi Lakukan Pembatasan Pelayanan

detikcyber.com, Ngawi – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang berdampak pada pembatasan pelayanan di kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Ngawi.

Kabupaten Ngawi yang termasuk ke dalam daftar 11 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur yang wajib menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada 11-25 Januari 2021.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengatakan, selama pemberlakuan PPKM di kabupaten Ngawi, pemkab Ngawi akan menerapkan beberapa pembatasan. Untuk perkantoran di lingkup pemkab, 75% pegawai Work From Home (WFH). Dan sisanya yang 25% bekerja dari kantor dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

“25% ASN di lingkungan Pemkab Ngawi yang bekerja dari kantor diprioritaskan bagi pegawai yang selama ini bersinggungan langsung dengan program penanganan Covid-19,” ungkap Budi Sulistyono kepada detikcyber.com, Selasa (12/01/2021).

Pegawai yang bekerja dari kantor dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, diantaranya Satpol-PP, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

“Sementara itu untuk pegawai ASN yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Ngawi diwajibkan untuk melaksanakan Work From Home (WFH), tandas Bupati Ngawi Budi Sulistyono.

Wartawan : Budy Prasetyo

Editor : Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *