detikcyber.com, MADIUN – Forum CSR di Kabupaten Madiun terbentuk tanggal 31 Oktober 2016 dengan anggota 26 perusahaan. Dan saat ini, jumlah anggota telah mencapai 34 perusahaan. Kabupaten Madiun memiliki produk hukum yang memayungi CSR yaitu perda nomor 1 tahun 2017 dan perbup Madiun nomor 8 tahun 2019 dan SK Bupati Madiun nomor 188 tahun 2016 tentang forum pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).
Ketua Forum CSR Kabupaten Madiun, Windarto, pada Gathering Forum CSR menjelaskan, dari tahun 2019 dan 2020 pihaknya telah menyalurkan bantuan sebesar 8,5 milyar rupiah lebih antara lain untuk bidang kesehatan, sarana umum, bantuan sosial, program kemitraan serta bencana alam. Dari sejumlah bantuan tersebut, prosentase terbesar adalah untuk sarana umum dan program kemitraan. “Dan pada semester satu tahun 2020, ada pergeseran dari sarana umum ke bantuan sosial covid-19”, ungkap Windarto kepada wartawan di gedung Icha Orin Tarzan Caruban, Rabu (23/12/2020).
Untuk laporan triwulan semester satu itu ada pergeseran. Sehingga pada tahun 2019 didominasi sarana umum, ini bergeser ke bantuan sosial yang ada kaitannya dengan Covid-19.
Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami dalam sambutannya mengatakan, saat ini telah banyak perusahaan melakukan berbagai kegiatan CSR. Namun yang terpenting, harus berkelanjutan, mengingat perusahaan yang hanya profit oriented dan tidak mau melakukan kegiatan CSR, tidak akan mungkin bisa bertahan.
“Perusahaan pasti profit oriented dan social responsibility. Mengandalkan profit oriented thok nggak punya social responsibility, nggak mungkin. Pasti social responsibilitynya besar, profitnya juga akan semakin besar”, ungkap Bupati Madiun Ahmad Dawami.
CSR berkelanjutan, menurut bupati Madiun, memberikan dampak positif dan manfaat bagi perusahaan serta stakeholder terkait. Selain itu, juga dapat menstimulir perusahaan lain untuk berbuat sama sehingga akhirnya mampu membentuk kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. _(Budy Prasetyo).
