detikcyber.com, SRAGEN – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen bersama aparat TNI, Polri dan Satpol PP Sragen akhirnya membongkar paksa bangunan seluas sekitar 500 meter persegi di area pembangunan gerbang tol Sambungmacan, Senin (21/12/2020) siang.
Akibat dari sengketa sewa-menyewa lahan dan bangunan tersebut pembangunan exit tol Sragen jadi molor. Seharusnya selesai akhir tahun ini, namun diproyeksikan baru bisa selesai akhir Januari tahun depan.
Kepala BPN Sragen, Agus Purnomo, Huge Ahmedabad Pharma Plant Shuts After More Than Two Dozen Test Positive For Coronavirus tren e sepsis from anabolic steroid injection, effects of anabolic steroids in females – healthy foods ideas mengatakan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) kepada pemilik tanah yang berada di lokasi proyek gerbang tol Sambungmacan itu lancar-lancar saja. Akan tetapi, si penyewa lahan keberatan dengan hasil appraisal bangunan.
Sebenarnya ini bukan eksekusi ya. “Dikarenakan tanah ini sudah milik negara. Tanah ini sudah dibayar Desember 2019,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan tanah exit tol Sragen Timur, Dian Hardiansyah di sela pembongkaran bangunan, Senin 21/12/2020) siang.
Beberapa alat berat eskavator untuk menghancurkan bangunan rumah di area exit tol Sragen Timur. Sejumlah anggota Kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sragen nampak memberikan pengamanan.
Bangunan yang menjadi sasaran merupakan satu-satunya yang tersisa. Dian menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pihak PPK, bahkan negara sudah membayaar ganti untung kepada pemilik lahan sebesar Rp 2,5 miliar.
Sementara itu, Haryanto, penyewa lahan yang mendirikan bangunan di lahan tersebut mengaku sudah mengetahui adanya eksekusi bangunan oleh BPN Sragen bersama aparat TNI, Polri dan Satpol PP. “Sekarang sudah rata dengan tanah. Terkait langkah apa yang akan diambil, Ini baru didiskusikan dengan kuasa hukum saya,” terang Haryanto.
Semua bidang tanah yang terdampak proyek exit tol Sragen timur sebanyak 250 bidang tanah yang sudah dibebaskan, yang berada di tiga desa di Kecamatan Sambungmacan meliputi Desa Sambungmacan, Toyogo dan Banyurip. Total ganti rugi di semua bidang tersebut sekitar Rp 200 miliar sudah selesai.
Tinggal menyisakan satu bangunan dikarenakan menghormati proses hukum atas gugatan penyewa bangunan. Namun Agus menegaskan urusan hukum antara penyewa lahan dengan pemerintah sudah selesai.
“Ini tinggal pemilik lahan bangunan dengan penyewa. Tuntutan penyewa yang meminta uang ganti rugi tidak wajar. Dalam menempatkan ganti rugi kita ada appresial tersendiri. Kita tidak ikut campur,” pungkas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen Agus Purnomo. (dhiki Prasetyo)
