detikcyber.com, Kajen – Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta untuk memberikan dukungan dan fasilitas dalam percepatan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi tersebut diperlukan komunikasi publik yang baik kepada masyarakat agar dapat lebih siap menerima vaksin COVID-19.
Dalam rangka memberikan gambaran umum perihal kegiatan tersebut, Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas dengan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (30/11/2020) siang.
Dari ruang rapat Bupati Pekalongan di Kajen, Plt. Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti mengikuti rakor dengan didampingi Plh. Sekda Ir. Bambang Irianto, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Totok Budi Mulyanto, SE., Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Dwiantoro, M.Kes, Kepala Dinkominfo H. Anis Rosidi, S.Sos., M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Budi Raharjo, AP.
Rakor secara virtual dipandu oleh Presenter televisi swasta Fristian Griec, menghadirkan narasumber (1) Menteri Dalam Negeri RI – Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D; (2) Menteri Kesehatan RI – Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.(K); (3) Menteri BUMN RI selaku Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana KPCPEN – Erick Thohir, B.A.,MBA; dan (4) Menteri Kominfo RI – Johnny Gerard Plate, SE.
Terkait pencegahan Penyebaran Virus Corona, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani penggunaan vaksin virus Covid-19 untuk digunakan secara Nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan RI – Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.(K);.
Menurut dr. Terawan, dalam melaksanakan penggunaan vaksin mulai distribusi, pembentukan Tim hingga vaksinasi kepada sasaran.
Menteri BUMN RI selaku Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana KPCPEN – Erick Thohir, B.A.,MBA mengatakan keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat ditentukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota. ”Peran Kepala Daerah/Walikota dalam memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan vaksin sangat diharapkan”, kata Erick Thohir.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI – Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengharapkan peran Kepala Daerah sejalan dengan Pusat dan Daerah, mengefektifkan sosoalisasi, terutama dalam menangkal hoax penggunaan vaksin-19.
Dalam rancangan dan rencana penggunaan vaksin, Pemerintah telah menetapkan dua skema yakni skema mandiri dan skema program dengan sasaran awal 107 juta lebih masyarakat. Untuk anggaran menurut Mendagri masih menunggu arahan Pemerintah Pusat, karena itu Pemerintah Daerah harus menyiapkan mata anggaran dalam Belanja Tidak Terduga BTT, untuk antisipasi keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat.
Menyikapi hal itu, Plt. Bupati Pekalongan Arini mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Pekalongan siap menyukseskan dan mengamankan pelaksanaan vaksin Covid-19. Oleh karena itu pihaknya masih menunggu juknis dan juklak pengadaan vaksin dan penggunaan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat.
Selain itu, menurut Arini, komunikasi publik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat juga sangat penting. ”Pihak terkait harus menciptakan narasi tagar vaksinasi untuk Negeri, dan memastikan masyarakat mau untuk divaksin,” tegasnya.
Berdasarkan arahan dan petunjuk komite penaganan Covid-19, Menteri Kesehatan, Mendagri dan Kementrian Kominfo RI, pelaksanaan vaksinasi covid-19 telah melalui penelitian dan uji coba yang sudah terbukti aman, karena itu narasi tunggal sesuai karakteristik dtaerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah berbasis kearifan lokal.
Terkait hasil Rakor tersebut, Plt. Bupati Pekalongan Arini kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, termasuk menghimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai Covid-19 yang masih terus mengalami peningkatan.( LELES – 25 )
