Awas… Sanksi Nekat Bagi Pemudik

detikcyber.com, Jakarta – Sanksi dilarang mudik berlaku hari ini disesuaikan dengan jenis pelanggaran lalu lintas mulai dari putar balik kendaraan, sanksi pidana atau denda. Sanksi pemudik nekat diterapkan mulai hari ini 8 Mei hingga 31 Mei 2020. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar ini akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran lalu lintas, “

“Kalau ada pelanggaran lalu lintas disesuaikan dengan pelanggarannya, kalau tidak ada unsur pelanggaran lalu lintas hanya diputar balik,”demikian dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo Rabu (6/5/2020).

Namun bagi angkutan yang nekat mengangkut pemudik akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Seperti travel gelap dikenai pasal 308 UU LLAJ,” kata Sambodo.

Pasal 308 berbunyi:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:
a.tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf a;
b.tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
c.tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
d.menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Namun demikian, Sambodo mengatakan pihaknya belum berencana memberikan sanksi UU Kekarantinaan dan Kesehatan terhadap pelanggar,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kordinator Lalu Lintas Polri, Irjen Istiono menyebut sanksi putar balik bagi pemudik sudah cukup tegas diterapkan.

Pasalnya Operasi Kepolisian Ketupat 2020 ini merupakan operasi kemanusiaan, yang lebih mengedepankan tindakan persuasif dan humanis mengutamakan kesadaran masyarakat untuk tidak mudik,” jelas Irjen Istiono saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).

Istiono menyebut wilayahnya terkait sanksi larangan mudik adalah putar balik, itu adalah sanksi yang cukup buat pemudik, itu cukup efektif,” ucap Istiono.

Kemudian Istiono menegaskan tidak perlu ada sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar larangan mudik.

Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyampaikan pihak Polda Metro Jaya akan lebih tegas menerapkan larangan mudik bagi masyarakat. Namun, menurutnya, upaya sanksi putar balik juga sudah cukup bagi masyarakat yang melanggar,” terangnya.

Staf Ahli Bidang Hukum Kemenhub, Umar Aris juga mengatakan hal yang sama. Pemudik akan diberi sanksi mulai 8 Mei 2020.Sanksi itu mengacu pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hal itu diatur di pasal 6 Permenhub 25/2020:

a. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan; danb. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dido)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *