KPK : Korupsi Ditengah Covid-19 Tuntutan Hukuman Mati

detikcyber.com. Jakarta – Ditengah mewabahnya Covid-19 di berbagai daerah mengalokasikan anggaran untuk membantu warga terdampak. Namun pengawasan pendistribusiannya pun ketat. Bahkan Ancaman hukuman bagi koruptor yang berusaha menjarah uang negara di tengah wabah virus Corona kali ini, adalah hukuman mati. Demikian disampaikan oleh Firli BAhuri Ketua KPK dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Berawal Firli berbicara perihal anggaran penanganan virus Corona yang rawan dikorupsi. ” Penanganan COVID yang melibatkan pemda, kabupaten, kota, provinsi, (totalnya ada) 542. Pilkada serentak, 270 daerah akan digelar. Dari 542 yang alokasikan dana untuk penanganan COVID-19, tidak semuanya terpapar COVID-19,” kata Firli.

Firli menyebut untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan wabah virus Corona, KPK telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus dan KPK telah bekerja sama dengan sejumlah pihak, LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), karena mereka mendapat mandat pendampingan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan COVID,” jelaas Firli.

Bahkan KPK siap menindak tegas pelaku korupsi yang memanfaatkan momen pandemi virus Corona. Firli menegaskan, ancaman hukuman bagi mereka yang korups anggaran negara di tengah pandemi seperti sekarang ini terutama dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana yakni hukuman mati,” tegas Firli.

“Karena, sebagaimana yang kami sampaikan, salus populi suprema lex esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka, bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati,” tandasnya.

Selain itu, Bansos untuk masyarakat yang terdampak wabah virus Corona harus tetap sasaran. “Bansos kita awasi, karena ini menjadi hak rakyat, bansos harus sampai, tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran,” jelas Firli.

Firli menuturkan KPK terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bansos, keterbukaan data penerima bansos merupakan salah satu aspek yang penting. Kita terus meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Polri, dalam rangka melakukan pengawasan penggunaan anggaran COVID-19,” terang Firli. (dido)

161 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *