Jangan Langgar PSBB di Surabaya Raya, Mulai Jumat Terapkan Sanksi Pidana

detikcyber.com, Surabaya – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan di Surabaya Raya memasuki hari kedua. Petugas di lapangan akan memberi imbauan pada masyarakat yang melanggar hari ini, Rabu (29/4/2020).

Dikutip dari detikNews.com, mulai Jumat (1/5) nanti, polisi akan menindak tegas masyarakat yang berani melanggar aturan PSBB untuk menerapkan sanksi pidana.

Demikian dikatakan olehKabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ada pidananya karena mengganggu ketertiban umum, melawan petugas, hingga UU tentang Wabah Penyakit yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang melanggar.

“Ada tiga tahapan penerapan sanksi di masa PSBB ini yakni imbauan, tahap kedua adalah imbauan dan teguran, sedangkan tahap ke 3 adalah teguran dan tindakan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim yang menyebut penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

“Dalam Pergub dan Perwali serta Perbup tidak mengacu pada (sanksi) pidana. Karena peraturan daerah maka hukumannya adalah administrasi, imbauan, teguran, dan serangkaian tindakan yang sifatnya bukan fisik,” kata Truno di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (29/4/2020).

Truno menambahkan pihaknya bisa menerapkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya jika ada yang melanggar jam malam hingga melakukan kebut-kebutan atau Trek-Trekan, polisi bisa menerapkan sanksi pidana yang berkaitan dengan mengganggu ketertiban umum.

“Peraturan jam malam yang dilanggar kemudian melakukan kebut-kebutan, kita bisa melakukan undang-undang terkait ketertiban umum,” ungkap Truno.

Sedangkan jika masyarakat diimbau petugas, namun tetap melanggar apa yang ada dalam aturan PSBB, Truno mengatakan mereka bisa terkena pidana melawan petugas.

“Kepolisian misalkan dalam hal sudah diingatkan beberapa kali dan melawan petugas, kami sudah jelaskan penerapan pasal 212, 216, dan 218 KUHP,” tandasnya. Sedangkan, jika ada masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) hingga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang keluyuran, padahal harus menjalani masa karantina, Truno menyebut dia dapat dikenakan hukuman berdasarkan UU no 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit.

“Kita bisa terapkan orang yang merupakan ODP atau PDP wajib dikarantina ternyata yang bersangkutan tidak mentaati dan patut diduga dia mengetahui akan menularkan, ini bisa kita kenakan UU nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit,” tutup Truno.(Bud)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *