Dilaporkan ke Polda, Panitia Pemohon Redistribusi Meradang akan Tuntut Balik

detikcyber.com, Blitar – Mendengar kabar dilaporkan ke Polda Jatim soal dugaan memberikan keterangan palsu dan membuat surat palsu oleh para penggarap perkebunan Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Pujihandi.

Ke 16 orang terlapor termasuk 7 warga Dusun Karanganyar Desa Modangan dan 5 pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Salah satu panitia pemohon redistribusi, Hadi Sucipto danbtimnya meradang akan melakukan tuntutan balik. Pasalnya laporan tersebut tidak mendasar.

Statemen saya satu hasil komitmen panitia dari enam belas orang termasuk tujuh orang masyarakat yang terlibat di dalam berita itu akan melakukan tuntutan balik. Permasalahannya yang dimaksud dengan keterangan palsu itu di mana yang kedua kalau kami memberikan keterangan palsu bentuknya seperti apa? Temen temen akan melakukan satu tuntutan baik kepada pemberi informasi dan media walaupun bentuknya media harus mencabut berita. Menghendaki sutrisno perIdkenaan mencabut pemberitaan dan dia harus bertanggung jawab serta ketemu dan di fasilitatori oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Bilamana dalam konteks ini mereka tidak bersedia hadir diundang oleh tim tugas saya formasi sebagai penanggung jawab penyelesaian kasus kasus tanah negara yang konteksnya tahun 2020 sudah masuk agenda penyelesaian. Maka kami akan menuntut kepada pihak pemerintah segera mengambil tindakan tindakan tegas baik pihak intitusi maupun birokrasi, terutama kompetensinya BPN menyikapi masalah berita itu. Bicara putusan temen temen sudah memberikan keterangan terkait keputusan satu para penggugat yang sudah taat dengan aturan pemerintah memberi kuasa kepada kelompok kelompok perwakilan itu sudah mencabut kuasa kepada saudara Musnaham selaku kuasa hukumnya.

Selain itu, mereka menyatakan tidak menggunakan atau mengabaikan putusan agar permasalahan ini segera selesai. Bicara mediasi kami ini mediasi per surat secara dokumennya cukup jelas dibawa oleh BPN dalam konteks mediasi sama sama menghendaki pihak masyarakat non penggugat, masyarakat penggugat yang sudah melebur menjadi satu.Permohonan baru ini agar mediaasi ini segera membuahkan hasil,” ungkapnya.

Terpisah Agus Projo SH selaku Penasehat pemohon Redistribusi saat dikonfirmasi via selulernya terkait dugaan memberikan keterangan dan membuat surat palsu mengatakan, pihaknya sudah cek bahwa itu platnya bukan laporan, melainkan hanya pemberitahuan lewat surat. Agus mengeklaim itu beruapa aduan, ” terangnya. Dicermati lagi laporan ndak bisa dikirim, ” tandasnya.

Sementara menurut Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Budi Handojono dari BPN Kabupaten Blitar menanggapi hal itu , pihak BPN sudah benar dan sudah sesuai aturan yang berlaku dalam fungsi sebagai Tim pelaksana harian Gugus Reformasi Agraria Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (Korwil Jatim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *