BABAK BARU PROSES REDISTRIBUSI TANAH EKS TANAH HGU PT.VETERAN SRIDEWI KARANGNONGKO MODANGAN NGLEGOK

detikcyber.com, Blitar – Perjalanan panjang atas pembebasan tanah Negara exs HGU Perkebunan Karang Nongko Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar, yang sempat membikin adanya konflik internal warga Modangan Kecamatan Nglegok.

Kubu antara pemohon lewat jalur mediasi dan pemohon lewat jalur gugatan ke pengadilan, di mana pemohon Redistribusi lewat jalur mediasi bersama pemerintah adalah warga sekitar perkebunan Karang Nongko yang jauh sebelum Reformasi mengharap Redistribusi tanah garapan warga yang selama berpuluh puluh tahun ini menjadi gantungan warga setempat.

Badan Pertanahan nasioanl ( BPN) Dan Pemohon Redistribusi Tanah Negara EXS HGU PT VETERAN SRIDEWI Bersama panitia dan warga Masyarakat Pemohon Redistribusi 26/2/2020 mengelar sosialisasi Menindak lanjuti Mediasi permohonan Redistribusi tanah Negara EXS HGU VETERAN SRIDEWI Perkebunan Karang Nongko tertangal 17 februari 2020 nomor 01/02.16/P/2020.

Sosialisasi dihadiri oleh tim Gugus tugas Reforma Agraria Kabupaten Blitar, tim pelaksana harian Gugus Reforma Agraria Kabupaten Blitar ,Camat Ngelegok ,Kepala Desa Modangan ,Komando Rayon Militer Wilayah Ngelegok,Kepolisian Sektor Ngelegok ,Komandan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar ,serta segenap jajaran kepolisian di wilayah hukum kota Blitar dan para warga pemohon Redistribusi ,sosialisasi berjalan damai

Tim Gugus tugas reforma Agraria kabupaten Blitar , Budi Handoyo menjelaskan bahwa semua perjuangan butuh waktu, pemikiran dan butuh proses yang sangat melelahkan dimana pada saat ini terpecah jadi dua kubu. Dengan cara mediasi bersama pemerintah dan jalur gugatan pengadilan, perlunya sosialisasi supaya bisa bersatu Guyup rukun demi satu kepentingan bersama.

Dalam Kepres No.86 tahun 2014 Reforma agraria, mewadahi permasalahan pertanahan warga khususnya bekas perkebunan dan perhutani yang bermasalah atau konflik berkepanjangan , sudah jadi tugas BPN bersama Tim GATRA membantu dan menjadi harapan saat ini oleh warga pemohon Redistribusi , terang Budi.

Agus PRojo SH menjelaskan saat jumpa pers bersama panitia dan awak media bahwa program Redistribusi bekas tanah perkebunan dilakukan dengan cara mediasi. Kemudian pada tahun 2011di keluarkanlah Surat Keputusan Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (land Consolidation), dimana SK Landreform berisi tentang jumlah luas tanah seluas 133Ha yang di ajukan Redistribusi oleh warga 4 dusun di desa Modangan Nglegok.

Kebijakan program Redistribusi tanah adalah bagian dari reformasi agraria dimana reformasi agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk Redistribusi tanah, yang disebut dengan asset reform, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas .

Kami selaku kuasa hukum dari pemohon dan segenap panitia pemohon Redistribusi
berusaha semaksimal mungkin. Akhir tahun 2020 ini tanah EXS Perkebunan PT.VETERAN SRIDEWI Karangnongko sudah dapat Surat Keputusan Menteri Agraria dan Perumahan Rakyat ( Landreform) untuk warga pemohon Redistribusi tanah negara EXS HGU PT VETERAN SRIDEWI.

Di wilayah Karangnongko Modangan dapat segera bersertifikat dan inilah babak baru proses ridis yang sudah mendekati tahap akhir untuk segera tanah seluas 133Ha itu bersertifikat, jelas Agus Projo SH.. (Kabiro )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *