Bupati Lamsel Zainudin Hasan Dituntut 15 Tahun Penjara

detikcyber.com,  LAMPUNG – Zainudin Hasan Bupati Lampung Tengah nonaktif dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Dalam persidangan, Jaksa meyakini Zainudin bersalah menerima suap, mendapat keuntungan dengan ikut proyek di wilayahnya, menerima gratifikasi, dan melakukan pencucian uang.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainudin Hasan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa Zainudin Hasan menjalani tahanan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan,” demikian dikatakan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap Zainudin di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, Senin (1/4/2019).

Dalam kasus dugaan suap, jaksa KPK meyakini Zainudin melakukan perbuatan bersama-sama Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017 Hermansyah Hamidi, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, dan Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan.

Jaksa KPK menyebut, Zainudin meminta Agus menerima fee dari rekanan proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan. Total suap yang diduga diterima Zainudin senilai sekitar Rp 72 miliar melalui Hermansyah dan Syahroni melakukan plot rekanan yang akan menjadi pemenang pada pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Selatan dan memberikan daftar pekerjaan TA 2016 yang sudah di plot sebanyak 299 paket kegiatan beserta nama-nama rekanan yang ditunjuk menjadi pemenang dengan nilai pagu anggaran keseluruhan sebesar sekitar Rp 194 miliar.”Terdakwa juga memerintahkan Hermansyah meminta commitment fee dari rekanan-rekanan tersebut sebesar 13,5 persen dari nilai proyek yang penyerahannya melalui Agus.

Daftar uang dugaan suap soal proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan yang diterima terdakwa Zainudin : Tahun 2016 dari Syahroni sebesar Rp 26.073.771.210 dan dari Ahmad Bastian sebesar Rp 9,6 miliar, Tahun 2017 melalui Syahroni sebesar Rp 23.669.020.935, dan dari Rusman Effendi sebesar Rp 5 miliar, dan tahun 2018 dari Anjar Asmara sebesar Rp 8,4 miliar.

Jaksa KPK juga berkeyakinan terdakwa Zainudin mendapat keuntungan senilai Rp 27 miliar dengan mengikuti proyek di wilayahnya. Keuntungan itu diperoleh Zainudin posisinya sebagai owner PT Krakatau Karya Indonesia (KKI) yang mengerjakan proyek-proyek di Lampung Selatan.

Selain itu, Zainudin diyakini bersalah menerima gratifikasi senilai total sekitar Rp 7 miliar. Jumlah itu terdiri atas Rp Rp 3.162.500.000 yang diduga diterima Zainudin melalui rekening Gatot Soeseno serta Rp 4 miliar dari Sudarman.Jaksa KPK meyakini Zainudin bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut jaksa KPK, dari total sekitar Rp 106 miliar yang diterima Zainudin dari suap, keuntungan ikut proyek di wilayahnya, serta gratifikasi, sekitar Rp 54 miliar diduga disembunyikan oleh Zainudin dengan berbagai cara. Ditempatkan di rekening atas nama Gatoet Soeseno sekitar Rp 3,1 miliar dan Sudarman Rp 4 miliar, Dibelanjakan 7 unit mobil, Uang di rekening Sudarman kemudian dibelikan 6 unit kendaraan bermotor, yaitu: dua Mitsubishi New Xpander 1.5L (4×2) Ultimate AT warna putih B-2789-SZQ senilai Rp 248.350.000 dan Mitsubishi New Xpander 1.5L (4×2) Ultimate AT warna putih B-2905-SZT senilai Rp 243.850.000, Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC seharga Rp 776 juta, Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4×4 A/T (2.4L 8A/T) warna hitam B-1644-SJQ dengan harga OTR Rp 623.000.000,  Motor Merk Harley Davidson B-6116-SS Total Rp 570 juta,  Pembayaran uang muka leasing Toyota Vellfire 2G 2,5 AT, sebesar 30 persen dari harga Rp 1,4 miliar sebesar Rp 420 juta. (Firdaus)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *