TERKAIT MARAKNYA ALFAMART DAN INDOMARET DI KOTA BLITAR , SUHARYONO : SILAHKAN GUGAT ATAU LAPORKAN KE OMBUSDMAN

detikcyber.com,  BLITAR – Maraknya waralaba mini market berjejaring Indomaret dan alfamart yang beroperasi di kota Blitar tampaknya menjadi sorotan masyarakat. Melalui media social lewat akunnya salah seorang warga masyarakat kota Blitar berinisial SC menyoroti banyaknya Indomaret yang beroperasional di Kota Blitar (26/3/19).

Insert : Kepala Dinas PMTPTSP (Penanaman Modal Tenaga Kerja & Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Blitar. (foto : Vola) 

Dituliskan dalam unggahannya bahwa Blitar lagi di design keos, menurutnya dalam unggahannya terkait pembangunan 20 alfamart dan Indomaret di Kota Blitar. Berikut kutipan status di FB. Tetapi hari ini saya mulai kembali berteriak terkait pembangunan 20 Alfamart dan Indomart di Kota Blitar. Blitar kota memiliki 21 kelurahan, 3 Kecamatan sudah ada 4 atau lebih Indomart dan Alfamart saat ini beroperasi. Jika ditambah 20 berarti sekarang setiap kelurahan ada Alfamart dan Indomaret, terus bagaimana kabar toko kelontong ? Bagaimana kabar palen rokok di pinggir jalan ?

Terkait proses terbitnya perizinan beroperasionalnya Indomaret dan Alfamaret direspon oleh Suharyono selaku Kepala Dinas PMTPTSP (Penanaman Modal Tenaga Kerja & Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Blitar.

Menurut Suharyono, semuanya perijinan mini market berjejaring sudah melalui mekanisme yang berlaku. Saya sebetulnya sudah kalah saat ini dengan UU 30 tahun 2014, pasal 53 itu mengamanatkan bahwa daerah itu seharusnya membuat aturan perizinan 10 hari selesai. Ketika tidak selesai dan tidak ada penolakan maka itu diangggap disetujui. Tetapi supaya itu betul betul ada legalnya maka pemohon ini harus mengajukan gugatan dan atau sidang di pengadilan bahwa pemkot sudah melanggar aturan / norma sehingga harus menerbitkan surat izin. Intinya harus seperti itu.

Nah kalau saya sudah ngomong begitu semua sudah terbukti, artinya dianggap disetujui. Jadi nggak perlu lagi harus uang. Ya Sudah mau pakai mana, silahkan mau pakai gugatan atau lapor saja ke Ombusdman bahwa kami tidak memproses sesuai dengan aturan,” katanya.

Masih menurut Suharyono menyikapi unggahan di medsos, silahkan kalau itu masyarakat yang keberatan silahkan lewat Dewan, aspirasinya kan lewat dewan. Perda ini kan inisiatif dewan, tapi kalau itu sebuah lembaga darimana , atas nama siapa dan kalau atas nama masyarakat, masyarakat siapa,” tegasnya.

Terkait pengaruh terhadap toko kecil atau toko kelontong hal ini terbantahkan tegas Suharyono. Sekarang itu jangankan kehadiran jaringan dan didalamnya itu harga lebih mahal, sekarang kalau tidak mau pakai IT kan sudah ada online. Siapapun yo kalah kalau tidak mau bersaing . Dimana saja Indomaret dan Alfamart yang belum berizin ? (VDZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *