DIRJEN BINAMARGA SKPD PROPINSI JATIM DI BLITAR LEPAS TANGAN TERKAIT JALAN BERLUBANG

detikcyber com,  BLITAR – Mengacu UU Nomor 22 Tahun 2009 menjamin korban kecelakaan akibat jalan rusak dapat mengajukan gugatan kepada penyelenggara jalan (pemerintah). UU tersebut mengatur supaya pemerintah tidak lalai memelihara jalan demi kenyamanan dan keselamatan warga.

Kantor Dirjen Bina Marga Propinsi Jatim tanpa Papan Nama. Insert : jalan berlubang di jl. Kalimantan Kota Blitar.

Korban kecelakaan akibat jalan rusak dapat menuntut ganti rugi kepada pejabat penyelenggara jalan. Korban kecelakaan, baik luka maupun ahli waris korban meninggal dunia, bisa mengajukan gugatan tersebut. Ganti rugi bagi korban maksimal mencapai Rp12 juta hingga Rp120 juta.

“Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” kata Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang Yosep Parera, (mengutip tirto.id).

Menurut Yosep, aturan tentang jalan rusak dijelaskan dalam pasal 4 dan 273. Pada pasal 273 UU No 22 Tahun 2009 sudah diatur mengenai gugatan ganti rugi tersebut. Dalam UU juga sudah dijelaskan, pejabat penyelenggara jalan bisa memberikan ganti rugi atau lanjut ke ranah pidana. Apabila pejabat penyelenggara jalan tidak bersedia membayar ganti rugi maka bisa diganjar lima tahun penjara.

“Kalau korban kecelakaan sampai meninggal dunia, ancaman hukuman bagi pejabat penyelenggara jalan maksimal 5 tahun,” Yosep menegaskan.

Seperti yang dialami oleh Daeng Azis Sisworo warga Blitar ketika melintas di jalan Kalimantan dekat perempatan 511 Blitar terjatuh akibat jalan berlubang tergenang air, sehingga mengalami cidera di kaki kanannya menyebabkan tidak bisa jalan, (11/02/19). Saya tidak mengira kalau jalan itu berlobang karena saat itu jalan tergenang air dan tidak kelihatan. Saya tercampak jatuh sejauh kurang lebih 3 meter dari lobang itu. Saya ditolong tukang becak yang ada disitu dan kaki saya terluka dan sulit untuk berjalan Ujar Daeng.

Saat dikonfirmasi di Dinas PUPR Kota Blitar, Feri Kasi Jalan dan jembatan menyampaikan bahwa jalan Kalimantan tempat kejadian itu termasuk jalan Nasional dan bukan kewenangan mereka. Untuk kejadian ini kami tampung sebagai masukan yang akan kami tindak lanjuti ke pusat, karena untuk jalan nasional bukan kewenangan kami ujarnya.

Sampai sejauh ini korban menindak lanjuti persoalan ini ke Dirjen Binamarga SKPD Jawa Timur yang ada di Blitar sesuai inormasi yang didapatkan terkait masalah jalan nasional di lokasi kejadian (Jalan Kalimantan) yang berwenang adalah mereka.

Ditemui dikantornya, Senin(04/03) Imam (bendahara) tidak dapat memberikan keterangan apa apa dikarenakan secara struktur tidak punya kewenangan. Saya tidak mengerti apa apa terkait solusi masalah yang mengalami korban karena pejabat teknis dikantor ini tidak ada saya hanya sendirian disini Jawabnya.

Yang sangat memprihatinkan lagi kalau kantor ini sudah lama tidak ada papan nama yang menandakan bahwa ini kantor Dirjen Binamarga SKPD Jawa Timur sehingga masyarakat awam tidak tahu kemana harus mencari informasi bila ada kejadian yang sama terkait kecelakaan akibat jalan Propinsi atau Nasional rusak.

Joko Trisno M,SH selaku Kordinator LSM JIHAT ( Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat) melalui WA menanggapi kejadian ini dengan tegas Jika jalan nasional rusak dan memakan korban, maka pemerintah pusat bertanggung jawab, jika jalan propinsi rusak dan memakan korban maka pemerintah propinsi yang bertanggung jawab tidak ada alasan apapun yang dapat membebaskan mereka dari kesalahan.Mereka harus ganti rugi. Misal ada pengendara sepeda mtor jatuh karena masuk lobang, biarkan sepeda mtornya ditempatnya kecelakaan,segera lapor polisi. Ujar Joko.

Sementara informasi yang diperoleh dari tukang becak yang ada di tempat kejadian sudah sering terjadi orang jatuh akibat jalan berlubang di tempat itu, namun sampai saat ini belum ada tindakan untuk menutup jalan yang berlubang tersebut.(VDZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *