Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Penetapan Tersangka Kasus UU ITE

detikcyber.com, BLITAR – Permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka kasus ITE, Mohomad Trijanto ,SH di nyatakan tidak di terima alias di tolak oleh Pengadilan Negeri Blitar.

Demikian putusan Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Blitar, Fransiskus Wilfridus M.SH, dalam sidang pamungkas di PN Negeri Blitar Jawa timur,  Kamis (20/12/2018).

Salah satu Kuaa Hukum Tersangka, Hendy Priyono SH. (Foto by Anton)

Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Mohamad Trijanto SH bersama Kuasa Hukumnya M Soleh SH dan Hendy Priyono SH terhadap penetapan tersangka kasus ITE  oleh Polres Blitar.

Salah satu Kuasa Hukum pemohon Hendy Priono SH, seusai sidang mengatakan, lembaga pengujian sah tidaknya tersangka dan hari ini sudah diputuskan bahwa penetapan tersangka atas diri klien kami Muhammad Trijanto adalah sah.

“ Kami menghormatinya dan kami akan siap untuk melakukan atau bersiap untuk menghadapi proses hukum sebelumnya. Namun putusan penolakan ini masih menyisakan kontroversi, ” katanya.

 

Suasana sidang praperadilan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Blitar, Kamis (20/12/2018) . (Foto by Anton)

Menurut kami salah satunya adalah bahwa dari awal kami meyakini bahwa proses penyelidikan perkara ini tidak ada, kalau pada akhirnya dalam persidangan itu dibuktikan surat surat atau dokumen tentang penyelidikan ini. Padahal dalam berbagai jejak jurnalis itu termohon sendiri maupun melalui humas Polres Blitar itu menyampaikan bahwa laporan baru di lakukan tanggal 16 Oktober 2018,” terang Hendy.

Sampai pada hari ini kita tetap berkeyakinan bahwa proses penyelidikan itu tidak pernah ada, tetapi kita menghormatinya karena itu sudah menjadi fakta hukum formil di praperadilan ini.

Kedua mungkin sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada satu hal yang belum dinilai dan dipertimbangkan Hakim yaitu terkait bahwa delik aduan itu pelaporannya harus diperiksa lebih dahulu dari terlapor. Menurut jejak jurnalisme dan pengetahuan kita publik ini, bahwa klien kami Mohammad Trijanto itu diperiksa senin pagi, sementara Bupati Blitar itu diperiksa Senin malam.

Tetapi dalam pembuktian di praperadilan ada 11 dokumen tentang BAP  bahwa Bupati Blitar diperiksa pada hari minggu. Pada seluruh tulisan di media Bupati Blitar itu diperiksa pada hari Senin malam, kebenaran ini tugas teman-teman media untuk membuktikan siapa yang benar beliau diperiksa pada senin ataukah pada hari Minggunya.

Oleh karena itu dengan menghormati putusan ini kita akan bersiap untuk menghadapi sidang pokok ,itu untuk menentukan apa klien kita bersalah atau tidak.  Untuk menentukan apakah bukti bukti formil yang diajukan dalam praperadilan ini benar-benar dari hasil yang autentik dan legal.

Seperti pertimbangan yang tadi menurut pendapat Hakim praperadilan itu sudah sah jadi kita menghormatinya dan kita siap menghadapi proses hukum,” jelas Hendy. (Anton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *