PEMKAB BLITAR ADAKAN RAKOR TEKNIS PENYUSUNAN SOP

detikcyber.com, BLITAR – Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2013 tentang  pedoman penyusunan standar operasional prosedur ( SOP) penyelengaraan pemerintah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Blitar, di gelar di hotel Resto Puri Perdana (6/12/2018) yang dimulai pukul 8.00 Wib hingga selsesai. Acara di buka oleh Plt  Kabag organisasi, Achmad CholikS.Sos.MM dan Kabag humas kabupaten Blitar, dihadiri pula oleh semua SKPD tersebut, menghadirkan dua narasumber dari staf Setda kabupaten Blitar, Faisal Ansori dan Biro organisasi setda propinsi Jawa timur yang mewakili Ketut Ariyawinagun.

Staf Setda kabupaten Blitar, Faisal Ansori. (Foto by Anton)

Keterangan lebih rinci tentang standar operasi prosedur ini untuk penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, harapan kami untuk semua SKPD menyusun domain penyusunan standar operasional prosedur di masing-masing objek sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

“Jadi pedoman ini disusun dengan harapan yaitu sebagai pedoman kita untuk bekerja di dalam hal pelayanan kepada masyarakat agar lebih terukur mudah dipahami “.  Apabila ada pengawasan di kemudian hari kita mempunyai payung hukum atau pedoman bahwa kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai aparatur sipil Negara,” ucap Faisal.

Lebih lanjut Faisal menejelaskan, masing-masing bisa memberikan pertanggung jawaban bahwa kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, jadi penyusunan standar operasional prosedur ini sangatlah penting sekali guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Kita mempunyai pedoman yang jelas bahwa kita sudah melaksanakan tugas kita masing-masing sesuai dengan SOP yang ada di masing-masing SKPD,” jelasnya.

Dijelaskan pula pada awal paparan untuk dasar hukum pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur adalah Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di Kementerian lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan operasional penyusunan standar jadwal prosedur di kabupaten di provinsi kabupaten , “terang Faisal. ( SA )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *