Akhirnya Polres Blitar Tetapkan Tersangka kasus Surat Palsu KPK

detikcyber.com, BLITAR – Pasca mencuatnya surat palsu KPK yang sempat viral di Blitar, berbagai spekulasi muncul. Namun polisi akhirnya menetapkan pemilik akun medsos Mohammad Trijanto sebagai tersangka yang dikenakan dugaan pelanggaran UU ITE.

Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanudin. (foto by Anton)

Penetapan tersangka terhadap Mohammad Trijanto sebagai tersangka setelah melalui proses penyidikan. Secara beruntun penyidik polres Blitar melakukan penyidikan terhadap 22 saksi.

Bukan itu saja, Polres Blitar juga memeriksa empat insitusi dan saksi ahli. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Pemkab Blitar, Ahli Pidana, dan akademisi ahli bahasa. Bahkan Polres Blitar juga melibatkan tim digital informasi elektronik dari Polda Jawa Timur.

Meski statusnya sudah sebagai tersangka, namun Polres Blitar belum melakukan penahanan. Dalam waktu dekat, rencananya Trijanto akan dipanggil secepatnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara lagi, baru kemudian kami putuskan perlu tidaknya ada penahanan atau tidak,”demikian dikatakan oleh  Iptu M Burhanudin, Kasubbag Humas Polres Blitar di Mapolres Blitar, Jumat (30/11/2018).

Menurut Burhan, penetapan tersangka telah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Termasuk gelar perkara yang sempat disoal tim kuasa hukum Trijanto.  “Gelar perkara sudah kami lakukan internal pihak kepolisian, dan proses itu tidak perlu kami publikasikan. Tak masalah bila terlapor merasa keberatan, karena itu merupakan haknya dia,” ucapnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Mohammad Trijanto melalui medsosnya memposting foto sampul surat yang diduga dari KPK. Sampul surat yang diduga dari KPK itu, terkait pemanggilan kepada Bupati Blitar, Dinas PU PR Pemkab Blitar dan salah satu staf Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

Namun setelah dikonfirmasi ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , ternyata surat tersebut palsu.

Oleh Polisi, Trijanto disangkakan dengan menerapkan Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau pasal 15 UU no 1 th 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no 19 th 2016 tentang perubahan atas UU no 11 th 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.( Anton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *