Sidang Narkoba : PH Terdakwa, Menduga Adanya Alat Bukti Dominan Yang Sengaja Dihilangkan

detikcyber.com, BLITAR – Sidang Narkoba yang digelar di PN Blitar, Rabu, (28/11/18) atas terdakwa David Hermawan alias Kasisi pasca menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa , dalam agenda sidang kali ini Penasehat Hukum terdakwa tetap  menghadirkan dua orang saksi yang meringankan terdakwa (saksi A De Charge) yang salah satu saksi masih berumur 16 tahun ,BN dan IG.

Penasehat Hukum ATerdakwa Suhadi SH MHum saat diwawancari awak media usai persidangan. (Foto By Anton)

Namun ada yang berbeda dalam keterangan saksi yang berinisial IG , dimana saksi adalah calon istri terdakwa. Keterangan saksi kali ini tidak sama dengan saksi sebelumnya, karena saksi menunjukan sebuah rekaman percakapan di ruangan penyidik Resnarkoba saat itu yang di rekam melalui ponsel. Isi rekaman yang menjelaskan hasil percakapan antara keluarga terdakwa dengan penyidik waktu itu diduga ada drama yang mengarah tawar menawar perkara ( one solution). Lain dengan saksi yang ke dua BN karena di rasa belum cukup umur 16 tahun , maka sidang di tertutup untuk umum.

Sebelum mengikuti persidangan, para saksi terlebih dahulu disumpah. (Foto By Anton)

Sementara menurut penasehat hukum terdakwa Suhadi SH.MHum menjelaskan bahwa sudah jelas melihat fakta hukum dalam persidangan, menilai adanya rekayasa penyidik untuk menghilangkan alat bukti. Hal ini semakin memperkuat adanya dugaan rekayasa yang dilakukan oleh penyidik. Pasalnya,diduga adanya alat bukti dominan yang sengaja dihilangkan,” ucapnya.

Dalam persidangan dari saksi wanita menerangkan, tiga hari setelah penangkapan, itu ia bersama saudaranya terdakwa datang ke polres dan menanyakan tentang wanita yang terlibat

dalam penangkapan tersebut. Artinya penyidik tiga hari setelah itu sudah ada informasi dari keluarga bahkan kalau mau jujur dari saksi saksi sebelumnya itu saksi dari kepolisian sendiri juga menerangkan ada wanita. Tapi mengapa tidak diangkat dalam persidangan?,” gumam Suhadi.

“ Ini bagi kami selaku penasehat hukum terdakwa ada yang hilang alat buktinya yaitu alat bukti saksi berupa keterangan saksi, yang seharusnya diketahui oleh penyidik itu sendiri. Karena ini sangat tidak boleh dalam hukum acara pidana karena perkara pidana dalam penyidikan itu membuat terang seterang-terangnya, bukan malah sebaliknya dibuat remang-remang. Membuat terang ini dengan cara menggali fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan saksi,” jelasnya.

Tampak terdakwa David Hermawan didampingi penasehat hukumnya Suhadi SH MHum. (FotoBy Anton)

 

Menurut Suhadi, seorang tersangka bisa dikenakan penahanan diantaranya karena dikawatirkan menghilangkan barang bukti. Dikawatirkan saja, bisa ditahan apalagi ini menghilangkan alat bukti berupa keterangan saksi. Masyarakat saja yang dijadikan tersangka itu menurut KUHAP salah satu pertimbangannya dikawatirkan menghilangkan barang bukti, dikawatirkan melarikan diri dan dikawatirkan mengulangi melakukan suatu tindak pidana. Suhadi lagi-lagi menegaskan, baru dikawatirkan saja bisa ditahan sementara ini betul-betul alat buktinya dihilangkan. Kesengajaan untuk menghilangkan alat bukti tampak dari rangkaian dalam fakta persidangan ini,” ketusnya.

Yang terungkap dalam fakta persidangan ini, selain keterangan dari BN tadi terbuka untuk umum siapapun boleh mengakses termasuk publik maupun media. Pasalnya persidangan ini merupakan bagian dari pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan bagi semua termasuk kami sebagai APH (Aparat Penegak Hukum) juga belajar selalu meningkatkan keilmuannya dibidang hukum. Disamping itu juga memperbaiki kualitas mental, agar kedepan menjadi pembelajaran yang lebih baik,” harap Suhadi.

Menyangkut barang bukti berupa rekaman yang disampaikan dalam persidangan, menurut Suhadi tidak melanggar UU ITE karena disampaikan dalam persidangan bukan dibagikan ke publik dan ini untuk kepentingan penegakan hukum. Apalagi dirinya meminta untuk dihadirkan saksi AN sesuai dengan pasal 160 ayatt 1 J KUHAP.

Pada prinsipnya pembuktian hukum pidana pembuktian negatif teori (negatif wettelijk bewijs theorie), yang mana hakim berperan aktif menggali kebenaran yang sebenarnya. Bukan kebenaran formil atau bukan kebenaran hanya surat menyurat. Tapi kejadian yang sebenarnya itu bagaimana. Karena jika suatu perkara kalau hanya dipenggal bisa bias dan keliru kesimpulannya. Suatu peristiwa itu harus lengkap dan hakim yang akan memilah dan memilih mana yang relevan dengan peristiwa yang ditangani ini. Kemudian dicarikan keputusan yang adil,” ungkap Suhadi.

Lebih lanjut Kuasa Hukum terdakwa Suhadi SH.MHum menguraikan, dalam persidangan ada fakta-fakta yang terungkap bisa mengambil kesimpulan, sebagai PH adanya alat bukti dominan yang hilang atau bahkan mungkin sengaja dihilangkan, maka konteks hukumnya berbeda. Yaitu terkait keterangan saksi AN apakah ini kehendak sendiri.

Namun jika kehendak sendiri, kami melihat sendiri AN disuruh turun tidak diperiksa diberi fasilitas bahkan saksi saksi terdahulu itu kepolisan memberi isyarat supaya AN turun. Kalau Tuhan memberikan petunjuk dan ingin mengungkap suatu kebenaran itu banyak caranya. Seperti pengambilan motornya juga keliru sehingga akhirnya motor dibawa / diambil oleh penyidik dan diambil dirumahnya saksi SP. Akhirnya motor SP disuruh mengambil ke Polres dengan syarat membawa surat-surat lengkap.

Namun ternyata tidak diambil oleh SP yang selanjutnya diantar sendiri oleh polisi ke rumah. Ini merupakan rangkaian tidak mungkin AN tidak ada komunikasi. Logika yang sehat dengan mudah memahami rangkaian-rangkaian peristiwa ini,” ungkap Suhadi usai persidangan.

Namun dalam persidangan sebelumnya, menurut Aiptu Supriyanto selaku Penyidik Satnarkoba Polres Blitar kota pada persidangan yang digelar pada pada Rabu (14/11/18) lalu ditegaskan olehnya, bahwa apa yang disampaikannya dalam persidangan juga sudah sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Tetapi jika kesaksiannya disangkal oleh terdakwa, itu merupakan hak terdakwa,” tandasnya. (Anton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *