Sidang 18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut Berbeda

detikcyber.com, SIDOARJO– Kasus yang menyeret sejumlah 18 anggota DPRD Kota Malang yang kini menjadi pesakitan terkait penerimaan suap dari Walikota Malang non aktif, M Anton soal persetujuan perubahan APBD Kota Malang Tahun 2015 menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Tuntutan yang dibacakan dalam tiga sesion oleh empat jaksa KPK secara bergantian di ruang sidang Cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (28/11) itu, pertama masing-masing terdakwa enam orang yang menjalani sidang diantaranya Rahayu Sugiarti , Heri Puji Utami, Heri Subiantono, Yaqud Ananda Qurban, Abdul Rachman dan Sukarno.

Jaksa KPK dalam menjatuhkan tuntutannya berbeda pada keenam terdakwa meski pasal yang menjerat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti terdakwa Yaqud Ananda Qurban dituntut paling tinggi dari lima rekan lainnya. Politisi wanita dari Partai Hanura ini dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Yaqud juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Sedangkan, terdakwa Rahayu Sugiarti dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta serta uang pengganti sebesar Rp 112,5 juta, subsider 4 bulan kurungan. Untuk terdakwa Heri Subiantoro dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta  serta uang pengganti Rp 126 juta, subsider 4 bulan kurungan.

Ditempat sama, terdakwa Sukarno dituntut 4,5 tahun penjara dengan denda Rp  200 juta, subsider 4 bulan penjara dengan uang pengganti sebesar Rp 12,5 juta subsider 2 bulan kurungan. KPK juga menjatuhkan tuntutan 4 tahun penjara pada terdakwa Utami Puji Utami dan denda Rp 200 juta dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,5 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Sementara, untuk terdakwa Abdul Rachman dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 55 juta, subsider 3 bulan kurungan. Jaksa KPK, Ahmad Burhanudin mengatakan perbedaan surat tuntutan tersebut dilihat dari perilaku para terdakwa selama persidangan. “Terdakwa Yaqud Ananda Qurban kami tuntut paling berat karena selama persidangan berbelit belit dan tidak jujur,” kata Ahmad Burhanudin usai membacakan tuntutan.

Ditanya soal uang pengganti yang nominalnya tidak sama, Ahmad Burhanudin mengutarakan, hal tersebut karena dilihat dari nilai uang yang diterima oleh masing-masing terdakwa,” tegasnya.

Seperti kabar seblumnya ke-18 terdakwa tersebut diadili pasca KPK melakukan penangkapan terhadap mantan Ketua DPRD, Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono atas suap Rp 700 juta pembahasan APBD Perubahan Kota Malang. (Reinaldi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *