Badaruddin : Gedung Granadi Yang Disita Bukan Kantor DPP Partai Berkarya

detikcyber.com, Jakarta – Badaruddin Andi Picunang pendiri Partai Berkarya, menandaskan bahwa Gedung Granadi yang disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan merupakan kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Pasalnya Kantor DPP Partai Berkarya adanya di Jl Antasari no 20 Cilandak Jakarta Selatan,” tegas Badaruddin melalui keterangan resmi, Senin, 19 November 2018.

Sedangkan perihal penyitaan, kata Badaruddin, telah lama disampaikan dan diributkan sejak Juli 2018 lalu. Kedua belah pihak, Yayasan Supersemar dan Kejaksaan Agung yang bersengketa sedang melakukan konsolidasi melalui jalur hukum.

Seperti dilansir oleh TEMPO.CO, Badaruddin menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tidak ada sangkut paut dengan sengketa Yayasan Supersemar. Sebab, posisi Tommy sebagai Presiden Komisaris Humpuss Group merupakan penyewa di Gedung Granadi, statusnya sama dengan penyewa lainnya.

“Yayasan Supersemar juga penyewa dan pemilik saham minoritas di pengelolaan Gedung Granadi. Di mana pemilikan gedung dikelola oleh badan hukum PT (Perseroan Terbatas) bukan yayasan,” ucap Badaruddin.

Lebih lanjut, Badaruddin menyebut sejak Partai Berkarya berdiri sejak 2016, partai tersebut independen dan dan tidak ada sangkut paut dengan Yayasan Supersemar. Ia mengatakan Partai Berkarya didirikan oleh beberapa tokoh dan aktivis yang dikomandoi Tommy Soeharto.

“Partai Berkarya bukan partai KKN atau milik keluarga tapi partai milik semua pencinta Pak Harto (Soeharto) karena partai ini didirikan untuk meneruskan semangat dan cita-cita Trilogi Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan), wacana pembangunan Bapak HM Soeharto dalam menjaga keutuhan NKRI,” kata Badaruddin.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan menyatakan telah resmi menyita Gedung Granadi. Penyitaan gedung itu dilakukan dalam rangka menjalankan putusan dari Mahkamah Agung (MA) atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana.

Yayasan Supersemar digugat oleh Kejaksaan Agung secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewenangan dana beasiswa pada berbagai tingkatan sekolah yang tidak sesuai serta dipinjamkan kepada pihak ketiga.

Pada tingkat pertama 27 Maret 2008, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan‎ gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar US$ 105 juta dan Rp 46 miliar. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 19 Februari 2009. (Adi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *