Dua Pengusaha dan Caleg Penuhi Panggilan Polres Blitar

detikcyber.com, BLITAR – Kita patut mengapresiasi kinerja penegak hukum dalam memerangi pemberitaan yang belum pasti kebenarannya alias hoax. Salah satu contoh yang lagi ditangani oleh tim penyidik Polres Blitar terkait akun facebook TR yang memposting surat dari KPK yang ternyata hasil klarifikasi dari beberapa narasumber terkait surat panggilan KPK yang ditujukan sejumlah penguasa dan pengusaha di kabupaten Blitar ternyata palsu alias hoax.

Hal tersebut pengusaha dan politik muda tak ketinggalan juga ikut diminta keterangan atau dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pada jumat (9/11) yakni NG dan TM.  Mereka berdua turut memberikan kesaksian seputar hoax postingan saudara TR.

Namun pertanyaan penyidik polres penyidik Polres Blitar sangat disayangkan menyudutkan pihak saksi yang terang terangan menyuruh atau memberikan instruksi supaya mengikuti apa kata penyidik dan setelah di sidik tinggal tandatangan,” terang TN.

Saat disinggung berkaitan dengan seorang saksi yang ketika dipanggil polisi mendapat kompensasi sesuai diatur di pasal 229 KUHAP, saksi wajib mendapat ganti biaya dari Negara. Setiap Aparat Penegak Hukum (APH) yang memanggil saksi entah itu dari Kepolisian, Kejaksaan dan  Kehakiman, menurut  pasal 229 yai 1 dan 2 wajib untuk diberikannya. Namun saat ditanyakan ke penyidik perihal kompensasi tersebut tidak ada,” tandas NG.

Memang sesuai yang diatur dalam pasal 229KUHAP saksi wajib mendapat ganti biaya dari Negara. Setiap Aparat Penegak Hukum (APH) yang memanggil saksi  entah itu dari kpolisian, kejaksaan, dan kehakiman meurut pasal 229 ayaat 1 dan 2 wajibuntuk diberikannya, menjadi koreksi kedepan buat APH apabila ada perundang undangan yng tidak dilaksanakan atau dipenuhi berarti pelanggaran hukum, dimana diataur di Undang-undang nomor 8 tahun 1981, Penyidik membat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang,” terang Dr Suhadi SH MHum.

Selanjutnya menurut Dr Suhadi SH. MHum selaku penasehat hukum keduanya, terkait untung ruginya pemanggilan kedua saksi yang nota bene seorang caleg di kota Blitar dan di Kabupaten Blitar, sangat menurunkan kredibilitas mereka. Karena apa Physikologi dimata masyarakat ketika orang dipanggil polisi, berarti bermasalah. Hal itu sudah tidak terbantahkan karena kultur budaya dimata masyarakat kita saat ini terlalu rentan, saya kira ini dipertimbangkan. Apalagi terkait waktu pemeriksaan, dalam makna keadilan perlu ditegakkan dimana penyidik harus mempertimbangkan waktu dan pekerjaan saksi, jangan sampai timbul masalah baru pelanggaran-pelanggaran terkait keadilan. Kedua klien nya bisa melakukan penuntutan apabila memang merugikan saksi dan ada bukti yang real (nyata),” terang Dr Suhadi SH.MHum.

Ada beberapa catatan dari kami, sebagai penasehat hukum apa yang telah disampaikan klien saya tadi ada upaya penggiringan sehingga sifatnya yang menjerat, menggiring, mengarahkan. Itu jangan sampai terjadi lagi. Meski demikian saat diperiksa penyidik sempat dibantah keras oleh klien kami, yang saya ketahui dan pada pokoknya sepeti itu. (Anton)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *