Sidang Narkoba Di PN Blitar : Perdebatan Kuasa Hukum VS Saksi Verbalisan Diperingatkan Hakim Ketua

detikcyber.com, BLITAR – Sidang kasus Narkoba yang di gelar Pengadilan Negeri (PN) Blitar pada hari Rabu (7/11) dengan terdakwa David Hermawan al Kasisi bin Herwinto (30). Sidang narkoba dengan No. Perkara 314/Pid.Sus/2018/PN Blt tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi verbalisan menghadirkan AKP Huwahila W.Y,S.H. yang tak lain merupakan mantan Kasat Narkoba Polres Blitar.

Suhadi SH. MHum kuasa hukum tersangaka saat diwawancarai para awak media usai sidang.

Dalam persidangan AKP Huwahilla yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roro Hartini SH, terjadi perdebatan dengan Suhadi, SH. M. Hum selaku Kuasa Hukum dari tersangka. Berakibat Hakim Ketua Fransiskus Wilfrirdus Mamo SH terpaksa memperingatkan.

Selain itu, tersangka melalui kuasa hukumnya menyangkal apa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan yang diuturakan saksi di persidangan, adanya perbedaan kesaksian.

” Kami semakin jelas atas kesaksian verbalisan hari ini, dimana penuh adanya rekayasa pada penangkapan saudara David selaku klien kami. Namun kami tidak mengatakan bahwa tersangka dijebak , ” kata Suhadi selaku.

Menurut keterangan Suhadi, saksi verbalisan (saksi penyidik) mantan Kasat Narkoba Polres Kota Blitar AKP Huwahilla W, menyangkal atas tuduhan yang di lontarkan kepadanya.

                                     AKP Huwahila

” Dalam hal ini, apa yang diutarakan tersangka melalui Penasehat Hukumnya adanya perbedaan dalam isi (BAP) itu sah-sah saja. Yang jelas apa yang telah tertuang dalam (BAP) seperti apa yang ada dalam proses penyidikan dan sesuai prosedur, ” Kilah Huwahilla usai persidangan.

Lebih lanjut, menurut Penasehat Hukum Suhadi, aparat penegak hukum yang terdiri dari Pengadilan (hakim) , Kejaksaan (JPU) dan Polisi (penyidik) di dalam melaksanakan proses penerapan hukum, jika, kurangnya keilmun akan berpotensi 3 hal. Yaitu, tindakan sewenang wenang, menyalahgunakan kewenangan dan melebihi kewenangan. Sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses peradilan.

Masih menurut Suhadi, tidak semua orang yang menjadi tersangka dalam persidangan itu harus ” dihukum “. Namun di dalam persidangan harus di analisa sampai hakim pada sebuah keputusan” tandasnya.

Suhadi menjelaskan bahwa seseorang yang terjerat kasus narkotika harus dilakukan tes urin. Jika dinyatakan positif berhak dilakukan rehabilitasi yang telah di atur dalam perundang – undangan, tanpa mengesampingkan dakwaan.

Dalam persidangan ini tersangka David, dijerat pasal 112 UU Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. (Anton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *