Kades Dilaporkan Korupsi Dana Kompensasi Tol 0,5 M Lebih

detikcyber.com, PEKALONGAN – Subari (54), seorang Kepala Desa Wangondowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan harus rela berurusan dengan polisi. Kapasitasnya sebagai kades akan berakhir dibalik jeruji besi. Pasalnya, dia diduga menggelapkan uang kas desa sebesar Rp 521.028.190 yang berasal dari kompesasi Galian C untuk urug pembangunan jalan tol.

Adapun dana yang diduga digelapkan berasal dari PT Sumber Mitra Jaya (SMJ), sebagai pelaksana proyek jalan tol di Pekalongan. Dana tersebut merupakan penerimaan sah kas desa berupa sewa jalan, pembayaran tanah jalan desa serta kompensasi Galian C.

Sementara Kapolres Pekalongan, AKBP Wawan Kurniawan saat dikonfirmasi Kamis (25/10/2018) menyampaikan, hasil pemeriksaan diketahui ada penerimaan desa yang tidak dimasukan dalam APBDes oleh Kades Subari. Disamping itu pengelolaan keuangan desa juga tidak berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 1 (4) serta Peraturan Bupati Pekalongan No 5 Tahun 2015 jo No 66 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kasus ini diduga dimulai sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Hingga kini kami terus melakukan pendalaman soal uang yang tidak dimasukan ke kas desa,” terang Wawan.

Saat diperiksa, Kades Subari mengakui sejak tahun 2016 hingga 2017. Secara rinci mengungkapkan menerima pendapatan desa dari galian tanah urug PT SMJ. Pendapatan desa tersebut berupa sewa lahan akses jalan quarry yang melewati jalan desa sebesar Rp 28.260.000, dana kompensasi untuk desa Rp 10 ribu/rit dengan total penerimaan Rp 570.138.690, serta pendapatan sewa jalan desa sejumlah Rp 86.350.000.

Namun lanjut Wawan, diakui oleh kades sebagian disetorkan ke rekening kas desa dan kegiatan desa. Dari total pendapatan pemasukan desa sebesar Rp 684.748.690 tersebut, hanya dimasukan ke rekening desa Rp 42.827.500 dan sebagian digunakan untuk kepentingan desa Rp 120.793.000. Dari sisa dana Rp 521.028.190 tersebut tidak bisa  mempertanggung jawabkannya,” jelasnya.

Akibat perbuatannya, Kades Subari akan dijerat pelanggaran Pasal 2 atau 3 atau Pasal 8 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” pubgkas Wawan. (Les)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *