detikcyber.com, Kajen-Dalam rangka mewujudkan koperasi yang kuat, sehat mandiri , tangguh dan berdaya saing sesuai jatidiri koperasi baru-baru ini ( 15/10 ) Dinas Perindustrian Perdagaanagan Koperasi dan UMKM ( DISPERINDAGKOP UMKUM ) Kabupaten Pekalongan mengadakan Rapat Koordinasi Penilaian Kesehatan Koperasi di Aula Lantai II DisPERINDAGKOP dan UMKM yang dihadiri 90 Koperasi se-Kabupaten Pekalongan.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Ir. Hurip Budi Riyantini melalui Kepala Bidang Koperasi Tuharno, S.Sos., M.Si. di ruang kerjanya kepada Wartawan mengatakan Koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan berjumlah 585. Sedangkan koperasi yang masih aktif berjumlah 390 Koperasi dan yang tidak aktif sebanyak 195 Koperasi dan dari sisa yang tidak aktif ini 74 Koperasi dibubarkan. Sedangkan sisanya 121 yang tidak aktif dalam proses pembinaan dan kalau tidak bisa dibina lagi terpaksa dibubarkan operasi yang tidak aktif tersebut.
Tuharno lebih lanjut menjelaskan bahwa dari 390 Koperasi yang aktif tersebut yang mampu menyelenggarakan Rapat Anggota Tahuanan ( RAT ) perhari ini hanya 122 Koperasi sisanya 268 belum mengadakan RAT, padahal batas waktu untuk menyelenggarakan RAT adalah bulan Juni. “ Ini menunjukkan bahwa bahwa koperasi yang tidak pernah menyelenggarakan RAT adalah Koperasi yang tidak sehat, sehinggga ini perlu pembinaan “, jelas Tuharno.
At https://www.cash-for-houses.org/michigan/cash-for-my-house-cedar-springs-mi/, you can get a fair cash offer for your house in Midland, MI within 24 hours.
Pada kesempaatan itu Tuharno juga mengatakan bahwa ada 4 masalah yanng menyebabkan Koperasi tidak aktif yaitu masalah perbankan, LPDB ( Lembaga Pembiayaan Dana Bergulliir ), modal, untuk KPRI biasanya adanya tunggakan dengan PKPRI. Di Kabupaten Pekalongan ini ada 6 Koperasi yang mendapat fasilitas Pembiayaan LPDB di tahun 2018 ini :
- KSP BHAKTI DORO
- KSPPS BTM BOJONG
- KSU KOTA SANTRI BOJONG
- KSU TIRTA MINA MANDIRI di Tirto
- KSPPS NURUSSA’DAH di Tirto
- KSPPS TAZAKKA di Bojong
Untuk Koperasi simpan pinjam ini Tuharno menjelaskan berdasar Peraturan Menteri Koperasi pengelola keperasi simpan pinjam ini pengurusnya harus memiliki Sertifikat. Profesi Koperasi yang dikeluarkan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi ( LSPK ). Untuk koperasi simpan pinjam ini kebanyakan bangkrut atau tidak berkembang hal ini dikarenakan pengurus koperasinya banyak yang tidak memiliki Sertifikat Profesi Koperasi, disamping itu masalah lainnya yaitu pengelolanya belum profesional dan kualitas SDMnya rendah, partisipasi dari anggotanya rendah juga dan terbentul masalah modal / modalnya kecil serta berjalan tidak sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi.
“ Saaya berharap dengan prinsip koperasi kekeluargaan dan gotong raoyong dan seluruh anggotanya menyadari bahwa koperasi adalah dari kita, oleh kita dan untuk kita sehingga koperasi makin berkembang dan maju sehingga bisa mensejahhterakan anggotanya dan satu sisi lainnya dengan berkoperasi bisa mengurangi angka kemiskinan “, harap Tuharno ( LES – 25 )
