Rumah Sakit Wajib Memiliki SNARS

detikcyber.com, BLITAR – Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan resmi dari pemerintah kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan dan wajib dilakukan oleh semua rumah sakit di Indonesia. Setiap rumah sakit memilki kewajiban diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Akreditasi rumah sakit diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan.

dr Utami dari staf Dinkes Propinsi Jatim saat dikonfirmasi awak media. (FotoBy : Anton)

Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang akreditasi Rumah Sakit tersebut, mendapat respon positif khususnya di Dinas Kesehatan Blitar.

Menurut dr Utami Staf di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, kegiatan ini untuk sosialisasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi I, karena ini merupakan proses sejak tahun 1995.

Untuk memenuhi rumah sakit terakreditasi adanya persyaratan, salah satunya direktur rumah sakit harus seorang medis meliputi dokter umum maupun dokter gigi. Ijin operasional dan ijin lainnya nya harus masih berlaku, termasuk ijin IPAL hingga TPS medis,” terangnya saat dikonfirmasi di Kantor Dinkes Kabupaten Blitar, Selasa (16/10).

Disamping itu juga ada perjanjian antara direktur rumah sakit dengan tim Surveyor, selama dalam penilaian direktur rumah sakit tidak boleh meninggalkan tempat.

“ Kami sebagai Dinkes Kabupaten dan Propinsi tugasnya pembinaan rumah sakit yang belum terakreditasi maupun yang sudah habis ijinnya. Karena akreditasi tiap 3 tahun sekali harus diperbarui. Bagi yang belum kami dorong untuk segera akreditasi,” pesan dr Utami.

Handono Kepala Seksi Bidang Pelayanan Rujukan yang membidangi kerumah sakitan.(Foto By : Anton)

Meski demikian, harapannya peran dari Dinkes Kabupaten  maupun propinsi  bagi yang belum terakreditasi dipacu untuk akreditasi dan bagi yang akan mengulang akreditsi pelayanannya semakin tambah bermutu dan baik. Intinya fasilitas kesehatan adalah mutu dan keselamatan pasien,” tutupnya.

Sementara itu, menurut Handono Kepala Seksi Bidang Pelayanan  Rujukan yang membidangi kerumah sakitan, dalam kegiatan sosialisasi ini mengumpulkan baik rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kabupaten Blitar. Karena di Kabupaten Blitar terdapat 8 rumah sakit, meliputi 1 rumah sakit Pemerintah dan tujuh merupakan rumah sakit swasta,” katanya,

Sekarang dituntut dan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 34 tahun 2017  yang baru ini, rumah sakit itu harus terakreditasi. Pasalnya bila rumah sakit tidak terakreditasi maka tidak bisa memperpanjang ijin opersional. Saat ini untuk ke delapan rumah sakit, yang belum terakreditasi sebanyak tiga rumah sakit saja.  Sedang yang tiga ini pada tahun 2018, baru dalam proses akreditasi dan semoga bisa ditindaklanjuti,”terangnya.

Lebih lanjut Handoko memaparkan, materi saat ini mendatangkan dari Direktorat Propinsi yang mana terkait dengan evaluasi, persiapan persiapan wawasan rumah sakit yang mungkin pada tahun ini mau akreditasi. “ Jadi termasuk rumah sakit yang sudah terakreditasi biar bertambah ilmunya. Sedang bagi rumah sakit yang masih dalam proses biar mantap dan bisa lulus dalam akreditasi kedepannya.

Adapun syarat akreditasi itu antara lain dari sarana dan prasarana hingga tenaga medis, bahkan peralatan harus memenuhi persyaratan akreditasi,” pungkasnya. (Anton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *