Mantan Wakil Ketua KPK Merespon Surat Panggilan Palsu Bupati Blitar

detikcyber.com, BLITAR – Kasus surat panggilan palsu KPK kepada Bupati Blitar dan salah satu staff di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar yang sempat viral di media sosial, mendapat respon dari Muhammad Jasin mantan Wakil Ketua KPK.

Disampaikan oleh Muhammad Jasin saat menggelar sarasehan good governance di Pendopo Kabupaten Blitar, Selasa (16/10).  Surat pemanggilan pemeriksaan KPK diserahkan oleh petugas dengan mendatangi target menurutnya sangat janggal. Semestinya bukan dititipkan atau lewat jasa kurir.

Mekanisme yang benar ada petugas yang mengantar langsung, bukan pakai kurir atau lewat pos. Karena ada resiko hukum yang harus ditanggung dan berkaitan dengan rahasia,” kata Muhammad Jasin.

Selain dikirim oleh petugas, pengiriman surat panggilan KPK itu juga dilakukan pada jam kerja. Sementara surat panggilan penyelidikan terhadap Bupati Blitar, dikirim oleh kurir dan dititipkan pada malam hari.

Muhammad Jasin Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011 itu menandaskan, isi surat yang dikirimkan kepada target harus lengkap. Setidaknya, berisi bukti permulaan serta terlampirkan identitas yang sesuai, misalnya mark up pengadaan barang dan jasa. Mark up-nya kita tahu, jadi jangan seolah-olah membuat undangan atas nama penegak hukum,” terangnya.

Lebih lanjut Yasin menambahkan, ada kemungkinan KPK juga akan melakukan langkah hukum terkait surat panggilan palsu ini. dikarena ada dugaan pidananya seperti pemalsuan tanda tangan. Bahkan bila ada pejabat publik yang menerima surat panggilan palsu seperti dialami oleh Bupati Blitar , segera berkoordinasi dengan penegak hukum setempat,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Blitar Drs Rijanto MM mengungapkan, bahwa pihaknya hingga sekarang belum memikirkan langkah ke ranah hukum, soal surat panggilan pemeriksaan palsu. Mengingat karena apa yang dituduhkan kepadanya lewat surat panggilan palsu itu tak pernah dilakukannya,” terangnya.

Di lokasi yang sama, Muh Trijanto Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) menyampaikan , patt diduga kegaduhan di Blitar Raya belakangan ini merupakan efek domino dari adanya perebutan proyek pemerintahan.

Usulnya, segera stop proyek-proyek penunjukan langsung yang ditandai dengan adanya rekomendasi dari para dewan untuk mengarahkan pekerjaannya pada rekanan tertentu,” jelas Trijanto. “ Kita wujudkan tata kelola Pemerintahan Blitar Raya ini kedepan lebih baik dan jauh dari korupsi,’ tegas Trijanto berapi-api. (Anton)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *