Terkait Surat Panggilan KPK terhadap Bupati Blitar, Plt Kepala DPUPR Mengeklaim Tidak Benar

detikcyber.com, BLITAR – Viral beredar kabar terkait pemanggilan salah satu staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar, akhirnya terjawab sudah melalui Puguh Imam Susanto Plt Kepala Dinas PUPR.

Puguh Imam Susanto Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar. (Foto ; By Anton)

Saat dikonfirmasi detikcyber.com melalui selulernya, Jumat (12/10/) pukul 19.45 WIB, Plt Kepala Dinas PUPR Puguh Imam Susanto menegaskan bahwa kabar pemanggilan terkait salah satu staff Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar, tidak benar. Pasalnya, dirinya sudah melakukan konfirmasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi pagi jumat sekira pukul 09.00 WIB.

Selain Puguh sudah konfirmasi ke KPK, menurutnya juga terdapat banyak kejanggalan legalitas maupun mekanisme dari surat panggilan tersebut. Diantaranya, kalau surat tersebut benar dari KPK selalu ada barcodenya disamping tanda tangan surat panggilan, ini tidak ada. KPK tidak pernah menuliskan nama pejabat dengan disingkat, dan penyerahan surat tidak dititipkan. Pemanggilan langsung diserahkan kepada yang bersangkutan. Kemudian dalam surat tertanggal 10 Oktober namun  tertulis di kop surat bulan September, “jelasnya.

Lebih lanjut Puguh yang merangkap sebagai Kepala Disperindag Kabupaten Blitar itu juga mengklaim, “ ini suratnya tidak jelas lewatnya mana, tahu-tahu ada diagenda “. Karena surat dikirim malam hari diterima satpam dan tidak ada stempel dari kantor pos. Menurutnya si pengirim surat tersebut disinyalir perorangan,” terangnya.

Disinggung apakah Bupati Blitar Drs Rijanto MM juga mendapat surat panggilan dari KPK, Puguh yang menggantikan Ir Harpriyanto Nugroho MM karena mengundurkan diri, pihaknya tidak mengetahuinya.

Menurutnya, hasil konfirmasi ke KPK lanjut Puguh sudah dilaporkan kepada Bupati Blitar, Drs Rijanto MM. Langkah berikutnya apakah nantinya akan melaporkan hal ini ke ranah hukum pihaknya masih menunggu petunjuk dari Bupati dan masih dalam pembahasan,”pungkasnya.

Terpisah Bupati Blitar Drs Rijanto MM saat dikonfirmasi Jumat (12/10) pukul 20.37 WIB melalui selulernya perihal tersebut, baik melalui panggilan maupun via pesan whats up tidak ada jawaban.

Sebelumnya rumor santer salah satu staf Dinas PUPR dan Bupati Blitar Drs Rijanto MM mendapat surat panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . (Anton)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *