Pungli 702 Sertifikat, Kades dan Panitia Ditangkap

detikcyber.com, MOJOKERTO – Setiap tahun pemerintah selalu memberikan kesempatan mempermudah persertifikatan secara gratis . PTSL (Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk memudahkan persertifikatan tanah warga, namun dalam pelaksanaannya malah menjadi lahan basah pungutan liar (pungli). Praktik pungli itu terjadi tepatnya di Desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Pada Januari 2017, Badan Pertahanan Nasional (BPN) menetapkan Desa Selotapak mendapatan program PTSL. Sebanyak 702 bidang tanah milik warga menjadi sasarannya,” demikian dikatakan oleh Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata.

Kemudian Tisno (46), Kades Selotapak, membentuk panitia PTSL. Selanjutnya pmembentuk panitia, dan melakukan sosialisasi kepada para penerima program PTSL terkait biaya yang harus dibayar, sebesar Rp 600 ribu/bidang tanah.

Akhirnya panitia bersepakat meminta pungutan sebesar Rp 600 ribu per bidang tanah dengan alasan untuk biaya materai dan patok tanah. Seharusnya program PTSL tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Kapolres saat gelar jumpa pers, Selasa (9/10/2018).

Dalam hal ini Tisno Kades Selotapak, menyalahgunakan wewenangnya, diduga t mencari keuntungan pribadi dengan meminta 702 penerima program PTSL untuk membayar Rp 600 ribu/bidang tanah. Biaya tersebut di luar batas kewajaran.Setelah diusut, Tisno ternyata bersekongkol dengan panitia PTSL untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka membagi dana yang dikumpulkan dari 702 penerima program tersebut.

Menurut Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata, Kades Tisno memperoleh jatah 45 persen atau Rp 260 ribu/bidang dari dana hasil pungli, sedangkan sisanya yang 55 persen atau Rp 340 ribu/bidang diperuntukkan biaya operasional PTSL dan honor panitia.

Dari hasil penyidikan, uang sejumlah 180 juta diberikan Kades Selotapak. Rp 125 juta dikirim panitia ke Kades melalui transfer, sisanya 55 juta diserahkan langsung,” jelas Leonardus.

Atas perbuatannya lanjut Kapolres, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan diancam
pasal 12 huruf e terkait Pemerasan dan Pasal 11 tentang Gratifikasi serta UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara,” pungkasnya. (Budi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *