PAK 2018 KABUPATEN BLITAR DISAHKAN, KRPK ” ANCAM “JIKA ADA KEJANGGALAN AKAN LAPORKAN KE PENEGAK HUKUM

detikcyber.com, BLITAR – DPRD Kabupaten Blitar akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD 2018 senilai Rp 85 miliar. Keputusan itu dilakukan dalam rapat paripurna, Kamis (27/9/2018) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto SH di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (27/9/2018).

Bupati Blitar Drs Rijanto MM saat penandatanganan (Foto By Anton)

Meski anggota dewan yang hadir sebanyak 33 dari total 50 anggota. Sedangkan Fraksi gabungan Gerinda, PPP dan PKS (GPS) yang berjumlah 10 orang, tidak ada satupun yang hadir. Sebelum disahkan, DPRD dan eksekutif dalam hal ini Pemkab Blitar telah melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan APBD 2018.

Menurut Bupati Blitar Drs Rijanto MM, total belanja dalam APBD Perubahan tahun 2018 sebesar Rp 2.432.180.993.087 atau mengalami kenaikan Rp 85.354.524.041 jika dibandingkan dengan APBD 2018 sebelum perubahan. Jadi pada proyeksi APBD perubahan 2018 ini mengalami kenaikan 3,64 persen. Penambahan anggaran ini kita gunakan untuk berbagai program maupun kegiatan wajib dan mengikat, prioritas daerah, serta sangat mendesak dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan tanpa mengabaikan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018,”terang Rijanto.

Dengan perubahan tersebut, sambung dia, implikasinya Pemkab Blitar juga menyesuaikan belanja daerah yang bersumber dari spesifik grant (DAK) maupun block grant (DAU) diwujudkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Ketua DPRD Suwito Saren Satoto. (Foto By Anton)

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto SH, meski banyak anggota dewan yang mangkir tapi yang hadir pada paripurna ini sudah memenuhi kuorum. Karena jumlah dari 48 anggota DPRD Kabupaten Blitar yang hadir sebanyak 33 anggota.  Jumlah itu sudah memenuhi kuorum karena dua sepertiga dari jumlah total anggota dewan hadir. Karena dua anggota dewan mengundurkan diri dan belum dilakukan PAW, maka jumlah anggota dewan berkurang menjadi 48 anggota,” terangnya.

Ketua LSM KRPK, Muh Triyanto.(Foto By Anton)

Ketidak hadiran tersebut, menurut Suwito memang sudah biasa tapi dalam kondisi yang mepet kalau tidak diambil keputusan ya nggak jadi PAK. Dan apa yang disampaikan dibutuhkan masyarakat, akhirnya tidak terakomodasi dan tidak terealisasi. Dalam hal ini pihaknya sangat menyayangkan mangkirnya anggota DPRD ini,” keluhnya.

Terkait agenda sidang tadi Suwito menambahkan, merupakan penyampaian laporan Banggar kemudian pengambilan keputusan penetapan Perda APBD Perubahan 2018. Setelah penetapan selanjutnya dibawa ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi, terkahir Tgl 26 -9-2018 ditetapkan APBD Perubahan 2018.

Apakah dilakukan secara marathon dimulai dari KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara), dan kebijakan anggaran perubahan sampai dengan plafon anggaran. Dan sementara lanjut ke pembahasan Ranperda APBD perubahan th 2018,” terangnya.

Hal yang kita anggap besar untuk membayar/membeli pengadaan tanah di Kali Bogel yang sekarang dikerjakan normalisasi dan pengerukan itu senilai 10 miliar, untuk Adipura Wlingi 1 miliar. Sedangkan pengakhiran kerjasama pabrik Tiwul dengan CSS di Jatilengger sebesar 1.1 milliar. Dan prioritaskan jalan-jalan di perbatasan, jalan poros utama yang menghubungkan antar kecamatan. Dengan mempertimbangkan waktu tersisa berapa bulan ini.

Sehingga prioritas juga untuk peningkatan jalan hotmix dan beton bertulang karena butuh waktu yang agak lama serta dipertimbangkan yang benar-benar cukup waktu supaya tidak timbul masalah di Dinas PUPR. Kemudian untuk uji kir di Wlingi perlu perawatan, uji tera di Dinas Perindustrian perlu peralatan baru juga dan perlu dianggarkan,” jelas Suwito.

Semua itu penggunaan anggaran mulai dari perubahan baik pergeseran anggaran dan silpa tahun lalu.Penggunaan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun lalu sekitar 90 miliar itu terinci di DAK yang bersifat spesifik. Diperuntukan khusus silpa senilai 15 miliar untuk jalan sekitar10 miliar dan 5 miliar untuk meterisasi PJU.

Terpisah terkait banyaknya anggota dewan yang mangkir dalam paripurna penetapan APBD-P, menuai sorotan Ketua LSM anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) KRPK, Muh Triyanto. Menurutnya, ini merupakan anomali, karena ini adalah tahun-tahun politik dan saya pikir adalah hal yang cukup unik di Kabupaten Blitar. “ Masalahnya mungkin terjadi tarik menarik kepentingan antar kekuatan di DPRD yang erat hubungannya dengan duit yang nantinya dilegalkan di PAK,” katanya.

Artinya lanjut Triyanto, setelah kita kaji ada beberapa kepentingan disini ada sekitar hampir 100 miliar, duit ini dianggarkan untuk proyek langsung .Ini diduga ada yang ngremot, calon yang mengerjakan sudah ada. Jadi rapat paripurna ini hanya mengeksekusi apa yang sudah disepakati di internal kepentingan DPRD Kabupaten Blitar,” tandasnya.

KRPK akan segera laporkan KPK untuk melakukan tindakan dan penyelidikan atau bahkan seperti terjadi di kota Blitar.Karena Ini adalah konspirasi musiman di tahun poltik. Jadi para politik itu ingin adanya suntikan dana yang luar biasa dengan caranya dia dengan salah kaprah. Karena dia menjual pengaruhnya, menjual bargainingnya untuk mendapatkan dana untuk kampanye nanti.

Sikap KRPK dalam I hingga 2 hari kedepan, kita akan membuat kajian tentang anggaran yang telah di dok PAK hari ini. Kalupun nanti ada beberapa ada kejanggalan maka kami akan melaporkan kepada penegak hukum,” ancamnya. (Anton)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *