detikcyber.com, BLITAR – Rapat Paripurna penyampaian laporan badan anggaran (Banggar), menurut agenda yang dilanjutkan dengan persetujuan dan penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2018 menjadi Perda Kabupaten Blitar yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Blitar.
Namun sidang yang digelar pada Rabu (26/9/2018) dimulai pukul 19.00 WIB kali ini, agenda sidang paripurna terkait persetujuan dan penetapan anggaran sepi akhirnya batal digelar, pasalnya rapat tidak memenuhi kuorum kurang dari 2/3 anggota dewan.
Sedang jumlah anggota dewan yang hadir hanya sebanyak 27 dari 48 anggota, diantaranya yang hadir, fraksi PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, PAN. Sementara untuk GPS tidak hadir.
Menurut Muijb, ketidak hadiran fraksi GPS kaitannya dengan penundaan sidang paripurna ( materi sidang) karena tidak kuorum adanya kegiatan masing-masing anggota dewan yang benturan dengan jadwal sidang paripurna. selanjutnya adanya hak politik untuk berpendapat dari masing-masing anggota yang mana itu masih belum terakomodir dalam pembahasan dari isi keputusan atau subtansi dari yang di paripurnakan.
Mungkin berbenturan dengan agenda yang sama diluar siding dan juga anggota dewan mempunyai hak politiknya boleh setuju dan tidak, sehingga tidak perlu hadir di persidangan,” terangnya.
Hal senada juga dilontarkan oleh Bupati Blitar, Drs Rijanto MM, pihaknya memahami dan mengikuti perkembangan, karena mungkin anggota dewan yang lainnya ada keperluan pribadi sehingga tak bisa hadir pada sidang kali ini,” tuturnya. Oleh karenanya, sidang ditutup oleh pimpinan sidang sesuai prosedur yang berlaku karena yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka sidang kali ini ditunda. (Anton)
