Demo Akbar Guru Honorer Di DPRD, Kepala Disdik Berharap PP Segera Diterbitkan

detikcyber.com, Blitar – Gelombang aksi demo mogok massal guru honorer di Blitar terus berlangsung. Sebanyak 4000 lebih guru honorer melakukan demo akbar di gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka sengaja menggalang massa besar-besaran agar aksi mereka diperhatikan oleh pemerintah pusat khususnya Presiden Jokowi.

Tulisan berupa spanduk, hungga tulisan di atas kertas karton menghiasi lapangan sisi utara gedung dewan itu. Diantaranya tulisan “Sumpah Gajiku Muk Satus Seket” (sumpah gajiku hanya seratus ribu). Kerjo Rumit Bayaran Saipit, dan Kami Sudah Kenyang Dengan Janji Janji Mana Bukti.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjoko.

Dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, sepakat melakukan demo akbar yang dilanjutkan audiensi dengan anggota dewan. Alasan mereka melakukan demo akbar,  biar menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi. Sesuatu yang sepelepun kalau viral, akan menjadi perhatian pemerintah pusat. Terutama Bapak Presiden Jokowi.

Makanya, kami mogok massal, demo akbar supaya viral. Biar ada perhatian pemerintah dan proses belajar mengajar kembali lancar,” ujar Ahmad Rasyid Korwil PGRI Kecamatan Wlingi, Rabu (26/9/2018).

Guru honorer berharap pemerintah terketuk hatinya untuk lebih memperhatikan nasib mereka. Karena guru honorer semuanya telah mempunyai gelar sarjana. Mereka memang tidak pernah mendapat janji untuk dijadikan PNS. Namun kebangetan kalau kami yang sudah mengabdi sangat lama, berpengalaman, juga sarjana tidak bisa ikut tes PNS. Pemerintah justru memberikan kesempatan bagi mereka yang belum punya pengalaman, apa ini adil namanya,” terang  Rasyid.

Orasi dan teatrikal menghiasi aksi demo akbar ini. Panasnya terik matahari,tak membuat surut ribuan guru honorer melakukan aksi. Sementara, dari beberapa perwakilan demo diterima Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar yang membidangi pemerintahan dan hukum. Audiensi dengan wakil rakyat ini juga didampingi Ketua PGRI Kabupaten Blitar Munthohar.

Dalam audiensi itu beberapa tuntutan disampaikan. Diantaranya meminta diangkat menjadi PNS, menolak perekrutan CPNS yang mensyaratkan ambang batas usia 35 tahun. Mereka juga menuntut ada payung hukum pengangkatan mereka sebagai GTT/PTT dan menuntut mendapatkan penghasilan layak, minimal UMK. Jika tuntutan ini tidak terealisasi, maka ribuan guru honorer mengancam akan memperpanjang mogok kerja.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BlitarBudi Kusumarjoko saat dikonfirmasi detikcyber dikantornya, Rabu (26/9/2018) mengatakan, pihaknya memahami temen-temen GTT/PTT atas tuntutan ini karena memang kemarin ada rencana rekrutmen CPNS dan ditindak lanjuti dimasing-masing Kota di seluruh Indonesia.

Bahwa kuota lanjut Budi sudah tampak di Kabupaten Blitar berjulah 170 plus 58 yang masuk dalam K2 dari jumlah kebutuhan yang dirasakan yang betul-betul murni kurang lebih 3027 personil, dan kita hanya menerima 228 untuk guru sehingga sangat tidak mencukupi kekurangan guru di Kabupaten Blitar.

Dari temen-temen yang berjuang ini intinya menuntut supaya Pemerintah membuka peluang bagi yang berusia 35 Tahun keatas, karena di UU No: 05 Tahun 2014 terkait UU ASN ada 2 kategori yaitu dari jalur PNS dan jalur P3K. Diharapkan dari P3K dengan PP terbit nantinya teman teman terakomodasi.

Kesimpulanya kami memahami dan merespon positif dan menghimbau agar setelah ada statement dari pemerintah pusat teman teman agar segera kembali mengajar kita kasihan kepada anak-anak yang menjadi korban dan saya tahu nanti terjadi kelumpuhan di dunia pendidikan kita,” pesannya. (Anton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *