detikcyber.com, JAKARTA – Saut Situmorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan KPK akan mempelajari lebih lanjut terkait dugaan Korupsi yang melibatkan partai-partai di Tanah Air. Sejauh ini telah mencuat dugaan keterlibatan Partai Golkar dan PDIP dalam kasus korupsi,” ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (11/9/2018).

Keterlibatan Partai Golkar dalam pusaran kasus korupsi mencuat saat penyidik KPK menerima pengembalian uang Rp 700 juta terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Kasus tersebut menjerat dua kader Golkar Idrus Marham, dan Eni Maulani Saragih.

Eni juga sempat mengatakan adanya aliran uang suap dari proyek senilai USD 900 juta ini untuk Munaslub Partai Golkar yang mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin lantaran korupsi e-KTP.

Selain itu, dugaan keterlibatan PDI Perjuangan mencuat dalam sidang kasus dugaan suap proyek jalan di Kendari yang menjerat mantan Wali Kota Kendari Asrun. Pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat Rabu 5 September 2018, Hasmun Hamzah Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara mengaku menyuap Asrun yang merupakan politisi PDIP. Uang suap diberikan untuk kepentingan pencalonan Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. “Pernah saya menyerahkan uang di Kantor Pusat PDI Perjuangan. Saya membawa Rp 5 miliar dalam bentuk Dollar AS,” pengakuan Hasmun Hamzah dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.(Dido)